Bencana Jika Pertumbuhan Penduduk Tak Dikendalikan

Wakil Gubernur NTB H Muh Amin memukul gong saat pembukaan Pertemuan Nasional Pembelajaran dan Berbagi Pengalaman Advokasi Keluarga Berencana Program Advance Family Planning (AFP) dan Improving Contraceptive Method Mix in Indonesia (ICMM) di Hotel Golden Tulip, Rabu (1/6).(foto: Jupri/Humas NTB)

Wakil Gubernur NTB H Muh Amin memukul gong saat pembukaan Pertemuan Nasional Pembelajaran dan Berbagi Pengalaman Advokasi Keluarga Berencana Program Advance Family Planning (AFP) dan Improving Contraceptive Method Mix in Indonesia (ICMM) di Hotel Golden Tulip, Rabu (1/6).(foto: Jupri/Humas NTB)

MATARAM, Lomboktoday.co.id – Meskipun tingkat kesenjangan sosial dapat ditekan, jika pertumbuhan penduduk tidak terkendali atau tidak berkualitas, maka akan menjadi bencana.

Hal itu diucapkan Wakil Gubernur NTB H Muh Amin saat Pertemuan Nasional Pembelajaran dan Berbagi Pengalaman Advokasi Keluarga Berencana Program Advance Family Planning (AFP) dan Improving Contraceptive Method Mix in Indonesia (ICMM) di Hotel Golden Tulip, Rabu (1/6).

Karena itu, Pemerintah Provinsi NTB memiliki tiga langkah pengendalian kependudukan. Yakni, penguatan anggaran pembinaan KB dalam APBD, meningkatkan akses KB, dan membentuk kelompok kerja advokasi provinsi.

Ketua Yayasan Cipta Cara Padu (YCCP) Sugiri Syarief menjelaskan setelah reformasi ada kegundahan dari para penggiat program KB karena selama 10 tahun fertilitas di Indonesia tertahan pada angka 2,6. Oleh karena itu, muncul program AFP untuk membantu pemerintah Indonesia agar pelaksanaan KB pada masa desentralisasi dapat berjalan dengan baik, dengan memberikan advokasi di kabupaten/kota dan advokasi yang tepat adalah advokasi berbasis bukti.

Direktur Program AFP Baltimore Duff Gilespie mengatakan banyak hasil luar biasa yang diraih oleh program AFP dan ICMM ini. “Menurut saya program ini sangat efisien dan efektif,” ujarnya.

Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi BKKBN Pusat Abidinsyah Siregar mengakui bahwa sejak desentralisasi 10 tahun yang lalu program KB di Indonesia mengalami stagnansi. Berdasarkan hasil demografi, sejak tahun 2002 fertilitas tidak bisa diturunkan berhenti di angka 2,6.

Acara yang diselenggarakan oleh Yayasan Cipta Cara Padu (YCCP) yang bekerjasama dengan BKKBN dan Dinas Kesehatan ini dihadiri oleh Bupati Karanganyar H Juliatmono, Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana, Bupati Lumajang As’at Malik, Bupati Sumbawa HM Husni Djibril, Pimpinan Pusat BKKBN, Direktur Eksekutif YCCP Inne Silviane, dan pimpinan SKPD terkait lingkup Provinsi NTB.

Ada 13 kabupaten/kota yang menjadi daerah uji coba Program AFP dan ICMM, yaitu Kabupaten Karang Anyar, Kabupaten Karawang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Kuningan, Kota Ambon, dan Kabupaten Tual.(ar/ltd)

Kirim Komentar

Leave a Reply