Fraksi DPRD Lombok Tengah Sampaikan Pandangan Umum 2 Raperda

Suasana sidang paripurna.(foto: Ros/Lomboktoday.co.id)

Suasana sidang paripurna.(foto: Ros/Lomboktoday.co.id)

LOTENG, Lomboktoday.co.id – DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menggelar sidang paripurna dengan agenda mendengarkan pandangan umum fraksi terhadap 2 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertangungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2015 dan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun anggaran 2016-2021, Rabu (8/6). Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Loteng H Ahmad Fuadi.

Juru Bicara (Jubir) dari Fraksi Partai Golkar Ahmad Yani menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah daerah yang telah mencapai predikat WTP yang keempat kalinya atas laporan hasil keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI NTB.

Terkait dengan RPJMD, Fraksi Golkar berharap dalam penyusunan program ada keseimbangan antara wilayah selatan dan utara.

Jubir Fraksi Gerindra Lalu Ramdan menyampaikan, terkait RPJMD, Fraksi Partai Gerindra mendorong supaya pemerintah daerah lebih serius melakukan pembangunan potensi pariwisata di Loteng. Selain itu juga, Pihaknya meminta supaya pemerintah daerah mengambil sikap yang tegas terkait dengan pembangunan pariwisata di kawasan Mandalika Resort oleh ITDC.

Sedangkan Fraksi PKB melalui Jubirnya Nurul Adha meminta penjelasan terkait banyaknya kepala desa yang tersandung kasus. Selain itu juga, Fraksi PKB meminta supaya pengawasan terhadap harga sembako di bulan puasa ini ditingkatkan karena harganya cukup melambung tinggi.

Samsul Qomar dari Fraksi Partai Demokrat meminta selain predikat WTP yang diraih Kabupaten Loteng keempat kalinya itu dipertahankan, namun yang paling penting adalah kualitas program yang dilaksanakan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sementara, terkait RPJMD, Demokrat meminta pemerintah supaya dalam persiapan perencanaannya berkualitas dan pro rakyat.

Jubir Fraksi PKS, Supriadi menyampaikan apresiasi terhadap pembangunan yang begitu pesat di tahun anggaran 2015. Dan menyampaikan apresiasi terhadap predikat yang diraih WTP yang keempat kalinya.

Jubir Fraksi PPP, Lalu Sunting Mentas menyampaikan, setelah LKPJ tahun 2015 dicermati, tingkat kemandirian daerah perlu untuk ditingkatkan lagi agar mendapatkan hasil yang maksimal, demi menigkatkan kesejahteraan rakyat.

“Beberapa catatan PPP, terus tingkatkan PAD khususnya dari retribusi dan pajak yang kerap bocor dengan adanya wajib pajak yang nakal,” katanya.

Jubir Fraksi Nasdem, H Kamran Muhali menyampaikan, RPJMD merupakan program baru yang harus direalisasikan kepala daerah yang isinya sesuai dengan visi misi bupati dan wakil bupati Loteng.

Prestasi WTP berturut-turut hingga 4 kali merupakan prestasi langka yang harus dipertahankan. Di sisi lain, kualitas Program jalan dan irigasi masih rendah, akibat lemahnya pengawasan langsung dari dinas terkait. “Jangan sampai jalan dan irigasi yang baru dibangun sudah rusak,” harapnya.

Jubir Fraksi PBB, Legewarman menyampaikan, Fraksi PBB melihat secara rinci terhadap 4 organisasi, Dikpora, Dikes, RSUD dan PU-ESDM dilihat dari belanja pegawai dan belanja langsung serta lainnya, maka dapat dipahami kalau kinerja belanja langsung berbeda, ada yang rasional dan tidak.

“Untuk itu perlu adanya perda mengatur semua itu agar jelas standar realisasi SKPD itu,” tegasnya.

Jubir Fraksi PDI Perjuangan, Suhaimi menyampaikan, ada beberapa hal yang menjadi catatan, saat WTP didapat. Kepala BPK mengingatkan kalau WTP hanya rutinitas dan bukan sesuatu yang luar biasa.

“Sama dengan paripurna ini hanya rutinitas yang seolah tidak ada maknanya dan miskin dihadiri oleh pejabat,” ujarnya.

Setiap tahun persoalan dasar terus terjadi dan tanpa ada solusi. Untuk itu, ke depan harus ada solusi dan bukan ngeles. Kepala daerah terpilih harus mampu memberikan jawaban terhadap semua masalah dasar tersebut.

Ketua DPRD Loteng H Ahmad Fuadi mengatakan, berdasarkan padangan yang telah disampaikan oleh jubir masing-masing fraksi, semua fraksi di DPRD Loteng setuju atas kedua Raperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut.(ROS)

Kirim Komentar

Leave a Reply