Pemkab Minta KPU Lombok Timur Melakukan Rasionalisasi

LOTIM, Lomboktoday.co.id – Nilainya yang mencapai Rp46 miliar dianggap terlalu besar bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur untuk biaya Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pemkab meminta KPU untuk melakukan rasionalisasi.

“Kami melihat kalau anggaran yang duajukan KPU terlalu besar. Belum lagi nantinya anggaran yang diajukan Panwaslu,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Timur Ahmad Dewanto Hadi kepada Lomboktoday.co.id.

Dikatakannya kalau mengacu pada Pemilukada tahun 2013 lalu anggaran yang diajukan KPU sebesar Rp21 miliar, dengan penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan itu berjalan lancar.

“Namun begitu apapun yang diajukan KPU Lotim tetap kita terima, untuk kemudian nantinya kita akan panggil KPU untuk membahas bersama-sama. Dengan melakukan rasionalisasi sehingga penggunaan anggaran bisa efisien nantinya,” paparnya.

Menurut Ahmad Dewanto Hadi, anggaran yang diajukan KPU akan dilaporkan kepada bupati apakah disetujui ataukah tidak.

KPU Lombok Timur sendiri meminta anggaran awal tahun 2017 sebesar Rp1,5 miliar, sedangkan sisanya tahun 2018 saat pelaksanaan Pilkada.

“Kami tidak heran kalau KPU mengajukan anggaran yang sangat besar, mengingat dengan jumlah desa dan kelurahan setelah mekar mencapai 254 desa/kelurahan,” ungkapnya.

Hal ini berdampak pada bertambahnya panitia penyelenggara pemilihan. Begitu juga mengenai masalah honor panitia sudah ada aturan yang jelas sesuai dengan edaran dari pusat mengenai pembayaran honor yang mengalami peningkatan.

“Honor panitia mencapai 53 persen dari anggaran yang diajukan. Kita juga akan dapat dana sharing dari provinsi karena bersamaan dengan pemilukada gubernur. Tapi, jumlahnya kita belum tahu,” lanjutnya.(SR)

Kirim Komentar

Leave a Reply