Percuma WTP Jika Tak Ada Manfaatnya Bagi Masyarakat

Penyerahan LHP BPK RI oleh Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono kepada Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi.(foto: Syamsul/Humas NTB)
Penyerahan LHP BPK RI oleh Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono kepada Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi.(foto: Syamsul/Humas NTB)

MATARAM, Lomboktoday.co.id – Meskipun sudah lima kali berturut-turut Pemprov NTB meraih prdikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), ternyata yang paling utama adalah bagaimana pelaksanaan keuangan daerah itu nyata manfaatnya untuk masyarakat.

“Jika hanya mendapat Opini WTP saja, namun kinerja riil yang dirasakan oleh masyarakat tidak meningkat, maka rasanya tidak banyak manfaatnya,” tandas Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi saat Penyerahan LHP BPK RI, Kamis (9/6).

Menurut dia, opini WTP bukanlah akhir ikhtiar dalam menata keuangan. Justru merupakan langkah awal. Langkah awal ini tidak akan besar artinya kalau tidak diikuti dengan langkah-langkah nyata.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap pengelolaan keuangan dan aset di Pemerintah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2015 diserahkan oleh Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono kepada Gubernur NTB yang disaksikan seluruh pimpinan dan anggota DPRD, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) NTB pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD NTB.

Berdasarkan kesesuaian akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan kepada perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intel, hasil pemeriksaan BPK RI Provinsi NTB, BPK memberikan Opini WTP untuk yang kelima kalinya secara berturut-turut kepada Pemerintah Provinsi NTB dari tahun anggaran 2011, 2012, 2013, 2014, dan tahun 2015.

“Penyerahan LHP ini akan jadi barometer ke depan untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dalam mengelola pemerintah dalam mengelola keuangan pemerintah NTB yang transparan dan akuntabel,” ungkap Wakil Ketua DPRD NTB TGH Mahalli Fikri.

Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono menjelaskan bahwa Opini BPK tidak dirancang pemeriksaannya untuk mengetahui apakah ada penggelapan, penyalahgunaan kewenangan ataupun pemalsuan di dalamnya. Opini BPK dirancang semata-mata untuk menilai apakah laporan keuangan tersebut wajar atau tidak wajar atau ada hal-hal yang dikecualikan dibandingkan dengan standar pelaporan dan pendefinisian ini didasarkan pada pemahaman akuntansi yang menyeluruh.(ar/ltd)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *