Hentikan Pembangunan Rusunawa Kemenpera-PU RI, Tindakan Pol PP Dapat Dukungan Wabup

Wakil Bupati Lombok Timur H Haerul Warisin.(foto: SR/Lomboktoday.co.id)

Wakil Bupati Lombok Timur H Haerul Warisin.(foto: SR/Lomboktoday.co.id)

LOTIM, Lomboktoday.co.id – Meski pada satu sisi lahan yang digunakan sebagai lokasi adalah milik pemerintah daerah, Wakil Bupati Lombok Timur H Haerul Warisin ternyata mendukung langkah dan tindakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang menghentikan proyek pembangunan rumah susun sewa bagi nelayan program Kementerian Perumahan Rakyat-Pekerjaan Umum (Kemenpera-PU) RI di kawasan Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Saya dukung penuh langkah Pol PP menghentikan pembangunan Rusunawa tersebut. Langkah itu sudah benar,” tegas Haerul Warisin kepada Lomboktoday.co.id  di ruang kerjanya.

Dia menjelaskan penghentian pembangunan proyek tersebut, tidak lain karena belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sehingga pihaknya meminta agar Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) untuk segera mengurus izinnya walaupun anggaran pembangunannya berasal dari pemerintah pusat.

Selain itu, dirinya juga meminta kepada DKP untuk segera mengurus mengenai penyerahan bangunan oleh pemerintah pusat kalau sudah jadi ke Pemkab Lombok Timur. Hal ini dilakukan  agar nantinya menjadi jelas dan tidak ada permasalahan.

“Yang jelas proses pembangunan Rusunawa tersebut tetap akan dilanjutkan, namun harus ada beberapa syarat yang harus diselesaikan sehingga kami perintahkan DKP untuk segera mengurusnya,” terang Wabup.

Haerul Warisin menambahkan seharusnya pihak perusahaan melapor kepada pemerintah daerah mengenai masalah pengerjaannya ini.

“Jangan asal masuk saja. Sehingga kami mengetahui apa yang dikerjakan oleh pihak ketiga tersebut, meski program pemerintah pusat,” ujarnya.

Bahkan tidak itu saja, lanjut Haerul Warisin, mulai saat ini sudah banyak nelayan yang mendaftar untuk menempati Rusunawa tersebut.

“Semua fasilitas sudah ada, Pemda tinggal menerima beres saja setelah diserahkan oleh pusat nantinya,” tambah Haerul Warisin.(SR)

Kirim Komentar

Leave a Reply