Pemda Berhak Tolak Pembatalan Perda oleh Mendagri

Ketua DPRD Lombok Timur H Khaerul Rizal.(foto: SR/Lomboktoday.co.id)

Ketua DPRD Lombok Timur H Khaerul Rizal.(foto: SR/Lomboktoday.co.id)

LOTIM, Lomboktoday.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur berhak menolak kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang membatalkan sebuah Peraturan Daerah (Perda) kalau dianggap dengan pembatalan itu akan merugikan pemerintah daerah.

“Kita harus mempertegas ke Mendagri mengenai masalah pembatalan ini. Eksekutif dan legislatif harus berangkat ke Jakarta,” tandas Ketua DPRD Lombok Timur H Haerul Rizal kepada Lomboktoday.co.id.

Dirinya belum mengetahui apakah pemerintah pusat melakukan itu karena menginginkan pemerintah daerah melakukan revisi terhadap Perda yang dibatalkan tersebut. Hal ini yang harus dicari informasinya karena kalau memang demikian eksekutif dan legislatif harus duduk bersama melakukan itu.

Dirinya belum mengetahui secara pasti mengenai jumlah Perda yang dibatalkan pusat. Namun yang jelas pada sisi lainnya pemerintah pusat melakukan itu pasti ada dasar hukumnya.(SR)

Kirim Komentar

Leave a Reply