Demi KLS, Anggota DPRD Lombok Timur Rela Urunan

Sayadi, salah seorang pengurus komite pemekaran Lombok Timur,(foto: SR/Lomboktoday.co.id)

Sayadi, salah seorang pengurus komite pemekaran Lombok Timur,(foto: SR/Lomboktoday.co.id)

LOTIM, Lomboktoday.co.id – Niat betul apa yang dilakukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur ini. Demi memberangkatkan beberapa orang pengurus Komite Pemekaran Kabupaten Lombok Timur (KPLT) ke Jakarta, mereka melakukan urunan mengeluarkan uang.

Salah seorang anggota DPRD Lombok Timur dari Dapil II, Syamsul Rizal kepada Lomboktoday.co.id membenarkan hal itu.

Kata dia, sesuai kesepakatan bersama khusus untuk anggota DPRD Dapil II dan III dibebankan sebesar Rp250 ribu perseorang. Sedangkan untuk anggota di luar Dapil itu dikenakan sebesar Rp150 ribu saja.

Uang itu dipakai untuk biaya perjalanan komite pulang pergi dari Lombok ke Jakarta. Yang dilakukan ini demi perjuangan untuk sama-sama mengawal dan mendukung terbentuknya Kabupaten Lombok Selatan (KLS).

“Rencananya habis lebaran kami bersama komite berangkat ke Jakarta untuk mempertanyakan sejauh mana  pembentukan KLS ke DPR RI dan Kemendagri,” ujar Ketua DPD Nasdem Lombok Timur itu.

Rizal yang juga Ketua Fraksi Restorasi Keadilan ini menegaskan bahwa dewan akan terus melakukan lobi-lobi politik melalui masing-masing partai ke pusat. Salah satunya dengan melakukan pendekatan bersama kader partai yang duduk di DPR RI guna membantu dalam memperjuangkan terwujudnya KLS.

“Kalau tidak seperti itu, mustahil apa yang kita inginkan akan segera terwujud. Kunci sukses untuk meraih itu dengan kebersamaan dan saling bahu membahu dengan satu tujuan utama KLS terbentuk,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Rizal, yang tak kalah pentingnya adalah faktor finansial dan dukungan pemerintah daerah. Tanpa semua itu mustahil bisa terwujud.

Di tempat terpisah salah seorang pengurus komite pemekaran Lombok Timur, Sayadi membenarkan hal tersebut. Kata dia, dalam pemberangkatan nantinya akan bersamaan dengan anggota DPRD Lombok Timur, terutama yang berada di Dapil KLS, guna mempertanyakan dan mempertegas sejauhmana pembahasan KLS di DPR RI.

“Bantuan rekan-rekan dewan sangat dibutuhkan, mengingat anggaran dari pemerintah daerah tidak ada untuk komite pemekaran KLS,” terang Sayadi.(SR)

Kirim Komentar

Leave a Reply