Puluhan GTT Tuding Adanya Pungli Sertifikasi Guru

LOTENG, Lomboktoday.co.id – Puluhan orang Guru Tidak Tepat (GTT) di Kabupaten Lombok Tengah mengadu ke DPRD setempat, Senin (27/6).

Mereka yang tergabung dalam Aliansi Guru Anti Pejabat Penjajah (Arun Bajah) Lombok Tengah itu mempertanyakan dugaan pungutan liar (pungli) dana sertifikasi guru yang diduga dilakukan oknum pegawai PMPTK Dinas Dikpora Lombok Tengah.

“Kami merasa terpanggil untuk mempertanyakan terkait adanya oknum yang bermain di Dinas Dikpora Loteng untuk melakukan pungli terhadap anggaran dana sertifikasi guru di Lombok Tengah,” kata M Hanan, koordinasi aksi.

Lalu Wire Haris mengatakan hal yang sama untuk mempertanyakan pungli di Dinas Dikpora. Kata dia, kasus ini ibarat gunung es karena mungkin baru diketahui oleh publik.

“Ada guru yang sudah menyampaikan kepada kami. Guru itu menyetorkannya sebesar Rp100 ribu,” ucapnya.
Selama ini juga, Wire Haris mengatakan bahwa PGRI tidak berani bersuara keras untuk memperjuangkan hak-hak guru di Loteng.

“Kami minta supaya persoalan ini ditutaskan, dan tidak lagi terjadi ke depamnya. Jangan sampai guru menjadi sapi perah para oknum pejabat,” tegasnya.

Kepala Bidang PMPTK Dinas Dikpora Loteng HM Tamrin mengatakan, jumlah tunjangan profesi itu bervariasi ada yang dapat Rp100 ribu per bulan, dan ada juga para guru harus mengembalikan tunjangan itu karena adanya temuan dari audit BPKP.

“Terkait dengan adanya info pungli itu tidak ada. Karena dana itu masuk ke rekening masing-masing guru,” ucapnya.

Mastah, Kasi PMTPK menjelaskan bahwa awal persoalan itu terjadi karena ada oknum wartawan yang datang dan memberikan data nama-nama wartawan yang akan diberikan THR.

“Kami tidak pernah memotong, tapi kami diberikan seikhlasnya. Jumlah dana yang sudah terkumpul itu Rp17 juta, dan per sekolah itu memberikan Rp 100-250 ribu, bukan per guru,” tegasnya.

Dijelaskannya, dana yang terkumpul Rp17 juta itu digunakan untuk oknum wartawan, operasional tamu dari Jakarta, dan THR untuk para honorer di Dikpora.  “Siapa yang datang itu yang kami berikan THR,” lanjutnya.

Anggota Komisi IV DPRD Loteng Didik Arista yang menerima puluhan GTT menyampaikan,  permasalahan ini sudah kelar. Dan kasus inipun sudah ditangani oleh pihak kepolisian.(ROS)

Kirim Komentar

Leave a Reply