Banggar Sampaikan KUPA dan PPAS Perubahan

Penandatanganan usai Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menyampaikan laporan pembahasan rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2016.(foto: dok DPRD Lombok Tengah)

Penandatanganan usai Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menyampaikan laporan pembahasan rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2016.(foto: dok DPRD Lombok Tengah)

Kerjasama Humas DPRD Loteng dengan media online www.lomboktoday.co.id

LOTENG, Lomboktoday.co.id – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menyampaikan laporan pembahasan rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2016.
Penyampaian laporan ini secara resmi disampaikan Banggar melalui sidang paripurna, Senin (2/8).
Hadir dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Loteng Lalu Pathul Bahri, Ketua DPRD H Ahmad Puaddi FT beserta unsur pimpinan lain, para pejabat lingkup Pemkab dan anggota DPRD setempat.
Juru bicara (Jubir) Banggar DPRD Loteng M Tauhid mengatakan, baru beberapa waktu lalu pemerintah sudah menyampaikan penjelasan terhadap rancangan kebijakan umum perubahan anggaran dan rancangan prioritas dan plafon anggaran 2016. Selanjutnya, sesuai ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 disebutkan bahwa rancangan KUPA dan PPAS telah disampaikan kepada DPRD. Selanjutnya, dibahas bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan Banggar DPRD. Baru kemudian bisa disepakati menjadi KUPA-PPAS.
Adapun yang mendasari dilakukannya perubahan atas APBD 2016, terjadinya perkembangan tidak sesuai dengan asumsi KUA dan adanya keadaan yang mengharuskan dilakukan pergeseran anggaran, baik antarprogram maupun antar-SKPD.
“Ini untuk mengakomodir adanya saldo anggaran lebih pada tahun sebelumnya (SILPA),” kata politisi Gerindra ini dalam laporannya.

Menurut dia, hasil pembahasan KUPA dan PPAS perubahan APBD 2016 selanjutkan akan tertuang dalam nota kesepakatan antara pemerintah dengan DPRD. Adapun pendapatan perubahan APBD 2016 diarahkan kepada penyesuaian target PAD, terutama dengan adanya pengurangan target retribusi daerah.

Penyesuaian dana perimbangan terutama dengan adanya penetapan pagu definitif DAK non fisik serta kebijakan pengurangan DAK fisik sebesar 10 persen.  Penyesuaian lokasi lain pendapatan daerah sah yang diakibatkan adanya tambahan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi yang diarahkan untuk pembayaran rekening listrik PJU.

Tauhid memaparkan, dibanding dengan APBD induk 2016, pendapatan daerah perubahan APBD 2016 yang awalnya sebesar Rp1.850.273.150.913,00 ( 1 triliun 850 miliar 237 juta 150 ribu 913 rupiah ) ditargetkan berkurang Rp20.912.241.238,00 atau menurun 1,13 persen. Sehingga menjadi Rp1.829.360.909.675,00. Penurunan target tersebut berasal dari PAD bersumber dari dana non kapitasi Rp5.582.163.500,00. Pengurangan dana perimbangan yang berasal dari DAK fisik Rp15.777.428.000,00 serta lain pendapatan daerah yang sah bertambah Rp445.350.262,00.

Untuk PAD yang ditargetkan di APBD induk 2016 Rp161.144.851.813,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.582.163.500,00. Dana perimbangan ditarget Rp1.533.991.357.100,00 berkurang Rp15.775.428.000,00. Lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan Rp155.136.942.000,00 meningkat Rp445.350.262,00.

Sementara, untuk target pada APBD induk 2016 sebesar Rp1.813.173.150.913,00 bertambah Rp84.592.405.320,46 atau 4,47 persen sehingga menjadi Rp1.897.765.556.233,46. Untuk belanja tidak langsung Rp1.294.504.186.913,00 mengalami pengurangan Rp14.740.749.088,00.

Belanja pegawai, Rp1.047.362.105.057,00 mengalami pengurangan Rp23.235.549.088,00, sehingga menjadi Rp1.024.126.555.969,00. Belanja bunga, Rp4.300.000.000,00 tidak mengalami perubahan besar.

Belanja hibah, Rp17.665.000.000,00 mengalami penambahan Rp13.589.000.000,00, sehingga menjadi Rp31.254.000.000,00.

“Berdasarkan penyesuaian struktur APBD pada sisa pendapatan belanja, menghasilkan struktur perubahan,” terang Jubir Banggar DPRD.

Sedangkan, pendapatan daerah Rp1.829.360.909.675,00. Belanja daerah Rp1.897.765.556.233,46, surplus atau defisit sebesar minus Rp68.404.646.558,46. Pembiayaan netto sebesar Rp68.404.646.558,46, namun SILPA tahun berkenaan menjadi non rupiah.(ROS/adv)

Kirim Komentar

Leave a Reply