Komnas HAM RI Tindaklanjuti Aduan Masyarakat Lingkar LIA

Komisioner Komnas HAM RI Prof Hafid Abbas dan Sekda Loteng H Nursiah.(foto: Ros/Lomboktoday.co.id)

Komisioner Komnas HAM RI Prof Hafid Abbas dan Sekda Loteng H Nursiah.(foto: Ros/Lomboktoday.co.id)

LOTENG, Lomboktoday.co.id – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang dipimpin langsung Komisioner Komnas HAM RI Prof Hafid Abbas melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Mereka diterima oleh Sekda Loteng H.Nursiah dan Ketua Komisi I DPRD Loteng M Samsul Qomar serta dari pihak BPN, dan PT Angkasa Pura I Lombok International Airport, di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Loteng, Kamis (22/9).

Hafid Abbas menjelaskan tujuan dari kunjungan mereka ke Pemkab Loteng ini untuk menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat yang ada di lingkar Bandara Lombok International Airport (LIA) masalah tanah mereka yang dialihfungsikan menjadi Bandara LIA. Karena saat dilakukan proses pengambilan tanah mereka diperlakukan kasar pada waktu itu. Dan mereka ingin mendapatkan keadilan atau ganti rugi.

“Kami datang kes ini untuk bertemu dengan semua pihak terkait dengan pengaduan masyarakat. Secara formal administrasi memang sudah selesai,” ujar Hafid kepada wartawan.

Dijelaskannya, sesuai dengan mandat dari undang- undang Komnas HAM tidak boleh mengabaikan pengaduan dari masyarakat. Sehingga pihaknya melakukan kunjungan kerja ke Pemkab Loteng dan pihak terkait untuk mencari solusi atas persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Dan ada dua hal yang sangat penting dilakukan yakni melakukan pendekatan ketika tanah rakyat diambil dan melakukan pendekatan sesuai dengan rekomendasi dari Komnas HAM, di antaranya carikan tanah lain atau berikan kompensasi atau ganti rugi.

“Supaya mereka memiliki masa depan yang baik dan hak mereka terpenuhi,” lanjutnya.

Sementara itu, Sekda Loteng H Nursiah menjelaskan, proses jual beli tanah yang dilakukan untuk pembangunan bandara LIA itu sudah sesuai mekanisme dan aturan yang ada serta bukti yang ada. Pemkab Loteng dan Pemerintah Provinsi NTB juga sudah memberikan tali asih kepada warga pada waktu itu sebesar Rp6 miliar. Akan tetapi masih ada yang muncul kalau mereka belum mendapatkan ganti rugi.

“Dan apa yang menjadi rekomendasi dari Komnas HAM ini kita akan tindaklanjuti dan membahasnya bersama pihak terkait,” ungkap Nursiah.(ROS)

Kirim Komentar

Leave a Reply