Proyek Bypass Mataram-BIL, KPPU Nilai Ada Pelanggaran UU 5/1999

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat H Muh Amin.(foto: bul/Lomboktoday.co.id)

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat H Muh Amin.(foto: bul/Lomboktoday.co.id)

MATARAM, Lomboktoday.co.id –  Majelis Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) perwakilan Surabaya telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap laporan perkara No.20/KPPU-L/2015 dalam larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pada perkara tersebut yang menjadi terlapor adalah PT Lombok Infrastruktur Utama, PT Bunga Jaya Lestari, dan PT Aria Jaya Raya.

Dalam perkara tersebut Balai Jalan Nasional (BJN) wilayah VIII Provinsi NTB tahun 2015 telah dianggap melakukan monopoli proyek bypass Mataram menuju Bandara Internasinal Lombok (BIL) karena pemenang proyek tersebut diberikan kepada seorang kontraktor yang memiliki tiga perusahaan. PT Lombok Infrastruktur Utama, PT Bunga Jaya Lestari, dan PT Aria Jaya Raya dimiliki oleh satu orang dan dalam tender proyek bypass Mataram – BIL.

Untuk perkara ini yang menjadi terlapor satu PT Lombok Infrastruktur Utama, terlapor dua PT Bunga Jaya Lestari, terlapor tiga PT Aria Jaya Raya, dan terlapor empat Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagai fasilitator proyek. Untuk itu Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dalam hasil pemeriksaannya telah memutuskan bahwa terlapor I, II, III, dan terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 UU No 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Karena terbukti melanggar pasal 22 UU No 5 Tahun 1999 ketiga perusahaan tersebut diwajibkan untuk membayar denda masing-masing untuk terlapor satu didenda Rp9.056.479.194, untuk terlapor dua didenda Rp3.027.656.394, terlapor tiga didenda Rp2.029.778.604, sedangkan untuk terlapor empat pihak KPPU akan bersurat Kementerian PU-PR agar pihak kementerian memberikan sanksi atau teguran kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada proyek jalan bypass Bandara Internasional Lombok tersebut.

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat H Muh Amin yang ditanya mengenai kasus tersebut mengatakan proyek itu sudah melalui tender yang sesuai dengan aturan.

”Saya kira proyek itu sudah melalui mekanisme yang benar. Artinya, sudah melalui proses tender yang cukup transparan dan PT itu menjadi pemenang tentu telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh panitia tender. Tapi kalau pada proyek itu dianggap monopoli itu soal lain,” ungkapnya kepada beberapa awak media di Mataram.(bul)

Kirim Komentar

Leave a Reply