Satu Gugatan Pada PON XIX Harus Bayar 25 Juta

Maskot PON XIX Jawa Barat.(foto: istimewa)

Maskot PON XIX Jawa Barat.(foto: istimewa)

MATARAM, Lomboktoday.co.id – Ketua Dewan Hakim PB PON XIX/2016, M Riyanto mengatakan sejauh ini gugatan sengketa yang masuk sebanyak sembilan kasus. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan gugatan yang masuk pada penyelenggaraan PON XVIII di Riau. Saat itu, kasus yang masuk sebanyak 21 gugatan.  Demikian informasi yang dikutip Lomboktoday.co.id dari pon-peparnas2016jabar.go.id.

Pernyataan M. Rianto itu disampaikan dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Media Center Utama (MCU) PON XIX, Trans Luxury Hotel, Jalan Gatot Soebroto Bandung, Jawa Barat.

Rianto menyatakan, kesembilan kasus yang masuk ke tingkat banding Dewan Hakim PB PON itu berasal dari cabang olahraga gantole, karate (2 kasus), wushu, hoki, judo, renang indah (namun dicabut kembali), terbang layang (2 kasus).

Dia menambahkan, berdasarkan ketentuannya, gugatan sebelumnya disampaikan pada dewan hakim tingkat cabang olahraga. Jika gugatan atau sengketa ini tidak memberikan keputusan yang bisa diterima, penggugat bisa mengajukan banding kepada Dewan Hakim PB PON.

Untuk mengajukan keberatan atau gugatan ke Dewan Hakim ini, katanya, penggugat diwajibkan membayar uang gugatan sebesar Rp25 juta. Gugatan juga bisa disampaikan langsung, namun harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rianto menambahkan, pihaknya mengimbau untuk tidak khawatir dengan kinerja Dewan Hakim karena lembaga hakim ini akan bekerja secara profesional.

“Menurunnya jumlah sengketa atau gugatan yang disampaikan kepada Dewan Hakim, itu menunjukkan semakin dewasanya dan semakin profesionalnya pelaku olahraga dalam PON XIX. Jangan khawatir pula, kita pun akan bekerja secara profesional,” kata Rianto.

Rianto juga menambahkan, putusan Dewan Hakim bersifat final dan tak bisa dilakukan banding kembali. Dalam prosesnya, sebelum dilakukan persidangan, katanya, dilakukan proses mediasi. Kalau proses mediasi tidak terjadi keputusan yang diterima kedua pihak, maka dilakukan proses persidangan selanjutnya.(AMS)

Kirim Komentar

Leave a Reply