FP2TKI Harus Jadi Forum Strategis

2 minutes reading
Wednesday, 5 Oct 2016 14:41 0 154 Editor

MATARAM, Lomboktoday.co.id – ‘’Saya harap kepada para TKI yang akan bekerja di luar negeri harus melengkapi berkas atau persyaratan, agar tidak ada peluang bagi oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk mengeksploitasi TKI kita,’’ kata Wakil Gubernur NTB, H Muh Amin saat menghadiri peringatan hari ulang tahun (HUT) pertama Forum Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (FP2TKI) NTB, di Hotel Golden Tulip Mataram, Selasa (05/10).

Wagub NTB, H Muh Amin memberikan sambutan saat menghadiri peringatan HUT pertama FP2TKI NTB, di Hotel Golden Tulip Mataram, Selasa (05/10).

Wagub NTB, H Muh Amin memberikan sambutan saat menghadiri peringatan HUT pertama FP2TKI NTB, di Hotel Golden Tulip Mataram, Selasa (05/10).

Pilihan bekerja di luar negeri menjadi alternatif pekerjaan yang paling diminati oleh warga NTB. Hal ini menempatkan NTB di peringkat ke-3 dalam pengiriman TKI. Tenaga kerja NTB yang bekerja di luar negeri tahun 2015 sekitar 28 ribu orang. Dengan tingginya warga NTB yang menjadi TKI, Wagub NTB, H Muh Amin ingin kedepannya FP2TKI dapat menjadi forum yang strategis untuk bersinergi dengan berbagai stakeholders untuk melindungi TKI. ‘’TKI adalah sumber devisa, aset negara, aset bangsa, dan aset daerah. Sebagai aset negara TKI harus dijaga, diperlihara, dan dilindungi,’’ imbau wagub.

Mengakhiri sambutannya, orang nomor dua di NTB itu kembali menekankan, sebagai aset Negara, TKI harus mendapat perlindungan, penempatan yang layak, keterampilan yang cukup, daya saing, dan kualitas.

Sementara itu, Ketua FP2TKI NTB, Juaini menjelaskan, lahirnya forum ini adalah untuk mengatasi keresahan akan nasib TKI terhadap kerasnya kompetisi terkait penempatan kerja. Pemerintah Malaysia menerapkan beberapa kebijakan yang cukup memberatkan bagi pemerintah Indonesia, yaitu adanya beban pembiayaan yang harus dibayarkan pihak Indonesia kepada pihak pengguna jasa pihak penempatan Malaysia.

Oleh karena itu, FP2TKI akan melakukan diskusi yang melahirkan rekomendasi untuk menolak pemberlakuan program tersebut. ‘’Kami ingin berperan lebih aktif dengan berbagai pihak dalam upaya melindungi TKI terutama terkait dengan penempatan kerja,’’ harapnya.(ar/wan/ltd)

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LAINNYA