Bakesbangpoldagri Lotim Bubarkan Ormas GBNI

LATIHAN: Para anggota GBNI saat sedang dilatih baris-berbaris oleh pengurus GBNI di wilayah Kecamatan Sikur. (Foto: Syamsurrijal/Lomboktoday.co.id)

LATIHAN: Para anggota GBNI saat sedang dilatih baris-berbaris oleh pengurus GBNI di wilayah Kecamatan Sikur. (Foto: Syamsurrijal/Lomboktoday.co.id)

LOTIM, Lomboktoday.co.id – Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Kabupaten Lombok Timur membubarkan dan memberhentikan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Garda Bela Negara Indonesia (GBNI) yang berpusat di Kecamatan Sikur. Itu dilakukan karena keberadaannya tidak terdaftar di Bakesbangpoldagri Lotim dan sangat meresahkan masyarakat.

Pembubaran dan pemberhentian tersebut tertuang dalam surat Bakesbangpoldagri Lotim bernomor: 220/204/KBPDN/2016 tertanggal 4 Oktober 2016 yang ditujukan kepada ketua dan sekretaris GBNI di Lotim.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bakesbangpoldagri Lotim, Nurhadi Muis saat dikonfirmasi membenarkan bila pihaknya telah melayangkan surat pemberhentian dan pembubaran ormas GBNI di Lotim. Hal itu dilakukannya karena ormas tersebut dianggap tidak terdaftar di Bakesbangpoldagri Lotim sesuai ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang ada.

‘’Kami telah melayangkan surat pembubaran Ormas GBNI tersebut, karena selama ini cukup meresahkan masyarakat. Kami hanya menjalankan aturan yang ada. Apabila ada ormas yang melanggar, tugas kami tentu untuk memberikan tindakan,’’ kata Nurhadi Muis.

Nurhadi Muis yang juga Sekretaris Bakesbangpoldagri Lotim ini menjelaskan, pihaknya mengeluarkan surat pembubaran terhadap keberadaan GBNI itu tidak terlepas dari adanya masukan dari Kominda Lotim saat melakukan rapat untuk menyikapi permasalahan GBNI tersebut. Sebab, bila melihat atribut yang digunakannya, itu sudah salah karena layaknya TNI. Selain itu, ada indikasi melakukan penipuan dengan cara merekrut anggota menggunakan uang dan kemudian diiming-iming akan digaji sebesar Rp7 juta untuk masing-masing anggota.

‘’Saya saja yang jabatannya sebagai Sekban hanya digaji Rp5 juta. Tapi kok GBNI menjanjikan anggotanya gaji Rp7 juta per bulan, dari mana mendapatkan dana sebesar itu. Saya yakin, GBNI ini tidak beres,’’ ungkapnya.

Apabila GBNI masih melakukan aktivitas, lanjut Nurhadi Muis, maka tugas TNI dan Polri untuk segera menindaknya sesuai hukum yang berlaku. Begitu pula dengan pihak Satpol PP, harus bersikap tegas apakah ada Perda yang dilanggar oleh Ormas GBNI tersebut.(SR)

Kirim Komentar

Leave a Reply