Demokrasi Kacau Balau Bila MK Kabulkan Permohonan Ahok

JAKARTA, Lomboktoday.co.id – Tindakan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang sedang mengajukan judisial review di Mahkamah Konstitusi (MK) mendapat sorotan dari Ketua Forum Konstitusi dan Demokrasi (FOKDEM) Jakarta, Ismadani Rofiul Ulya.

Ketua FOKDEM Jakarta, Ismadani Rofiul Ulya.

Ketua FOKDEM Jakarta, Ismadani Rofiul Ulya.

Pria yang akrab disapa Ismadani ini menjelaskan, bahwa cuti yang harus dijalani oleh petahana selama masa kampanye merupakan sebuah kewajiban dalam sistem demokrasi.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahya Purnama (Ahok) mengungkapkan keberatan jika harus cuti pada masa kampanye, karena ingin terus mengawasi APBD DKI Jakarta. Oleh karenanya, ia merasa haknya telah dilanggar oleh Undang-Undang dan mengajukan judisial riview Pasal 70 UU No.10 tahun 2016 ke MK.

‘’Padahal, jika melihat UU No.1 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, hak yang diperoleh oleh petahana sangatlah menguntungkan dibanding calon lain,’’ ujar Ismadani saat menjadi pembicara pada diskusi mengkaji Implementasi Undang-undang Pilkada.

Selain itu, Petahana hanya diwajibkan cuti sedang calon lain yang menjabat TNI/POLRI, DPR, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus mundur dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon (Jo Pasal 7 UU No.10 Tahun 2016).

Menurut Ketua FOKDEM tersebut, pasal 70 ayat 3 yang mengharuskan petahana cuti adalah sebuah konsekuensi dari sistem demokrasi, agar tidak terjadi abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan).

‘’Memang betul Pak Ahok selama ini bekerja dengan baik, namun dengan ia mengajukan riview ke MK ini menunjukkan bahwa ia sangat ambisius dengan kekuasaan, tak mau dibatasi oleh Undang-Undang,’’ ungkapnya.

Coba bayangkan, seseorang yang menjabat TNI/POLRI, Pegawai Negeri Sipil, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saja jika mencalonkan diri sebagai gubernur, bupati, atau walikota, yang harus mundur dari jabatannya saja bisa menerima. Lha ini Gubernur DKI yang bisa dibilang termasuk manifesto Indonesia malah tidak mau mengindahkan Undang-Undang. Malah merasa keberatan. Sikap tersebut menunjukkan bahwa ada sendi-sendi demokrasi yang berusaha ia monopoli.

Ahok yang merasa bahwa haknya telah dilanggar sebagai Gubernur oleh Undang-Undang, seharusnya bersyukur. Karena, hanya diwajibkan cuti, tidak diwajibkan untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Maka, jika nantinya MK mengabulkan permohonan Ahok, akan terjadi sebuah kekacauan dalam berdemokrasi. Bayangkan jika banyak petahana yang melakukan penyalahgunaan wewenang selama kampanye, maka berapa kerugian yang dialami negara dan juga kerugian masyarakat Indonesia nantinya dan itu semua akan menjadi dosa MK dan Ahok.(ar/ltd)

Kirim Komentar

Leave a Reply