Pendidikan dan Kesehatan Kembali Jadi Prioritas

LOTENG, Lomboktoday.co.id – Wakil Bupati LombokTengah, L Pathul Bahri menyatakan, memasuki periode ke-II RPJMD tahun 2017 mendatang, Pemerintah Kabupaten Loteng akan lebih fokus pada peningkatan akses mutu dan pelayanan di bidang pendidikan dan bidang kesehatan.

SIDANG PARIPURNA: Wabup Loteng, L Pathul Bahri memberikan sambutan pada sidang paripurna DPRD Loteng, di ruang rapat utama gedung DPRD Loteng, Kamis (20/10). (Foto: Akhyar Rosidi/Lomboktoday.co.id)

SIDANG PARIPURNA: Wabup Loteng, L Pathul Bahri memberikan sambutan pada sidang paripurna DPRD Loteng, di ruang rapat utama gedung DPRD Loteng, Kamis (20/10). (Foto: Akhyar Rosidi/Lomboktoday.co.id)

Hal itu sudah tertuang dalam KUA PPAS yang dirancang sebagai dasar pengelolaan anggaran APBD tahun 2017 mendatang yang akan dibahas bersama lembaga legislatif.

Pathul Bahri menyatakan, prioritas itu dirumuskan dengan menimbang berbagai hal. Termasuk isu strategis dan prioritas pembangunan secara menyeluruh, baik tingkat provinsi maupun nasional. ‘’Ini tidak akan dapat berjalan baik bila tidak dibarengi dengan ketersediaan anggaran yang memadai dan perencanaan penganggaran yang matang,’’ kata Wabup Loteng, L Pathul Bahri dalam sambutannya pada sidang paripurna DPRD Loteng, di ruang rapat utama gedung DPRD Loteng, Kamis (20/10).

Terkait kebijakan anggaran, Pathul membeberkan melalui beberapa klausul. Seperti PAD Loteng tahun 2017 yang ditargetkan mencapai Rp155.561.151.546,31 yang bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Selain itu, ada juga pendapatan lainnya seperti bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum dan lainnya. ‘’Belanja daerah kita rencananya mencapai Rp1.358.450.328.546,31,’’ ungkapnya.

Terkait belanja langsung dan tidak lansung yang berhubungan dengan pegawai, Pathul dengan rinci menyebut belanja tidak langsung tahun anggaran 2017 dalam kapasitas belanja pegawai sebesar Rp684.121.098.812,14 atau bertambah dari belanja tidak langsung bagi pegawai pada tahun anggaran sebelumnya. Karena adanya perubahan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti yang sudah ditetapkan oleh legislatif beberapa waktu lalu.(ROS)

Kirim Komentar

Leave a Reply