Komisi V DPR Sepakati Anggaran 2017 Kemendes Rp4,8 T

JAKARTA, Lomboktoday.co.id – Komisi V DPR RI menyepakati alokasi anggaran dan program Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) tahun 2017 sebesar Rp4,8 triliun. Padahal sebelumnya (05/9), Kemendes PDTT menyampaikan bahwa pagu kebutuhan kementerian sebesar Rp14,8 triliun.

Meski demikian, Menteri Desa PDTT, Eko Sandjojo mengatakan, dengan alokasi anggaran yang minim itu, tidak akan menurunkan semangat untuk mengentaskan daerah tertinggal. Menghadapi hal tersebut, ia pun menyiapkan strategi untuk bekerjasama dengan 17 kementerian lain.

‘’Semua masukan dari Komisi V akan di follow up. Kita akan bekerjasama dengan kementerian lain, karena pada dasarnya kementerian lain lokusnya juga di desa. Desa-desa akan kita gerebek agar bagaimana desa-desa ini bisa fokus pada satu produk,’’ kata Mendes PDTT, Eko Sandjojo pada Raker dengan Komisi V DPR RI di Gedung Parlemen Jakarta, Senin (24/10).

Untuk diketahui, berdasarkan surat Menteri Keuangan RI No.S-549/MK.02/2016 tanggal 30 Juni 2016, besaran pagu Kemendes PDTT tahun 2017 sebesar Rp5 triliun. Namun setelah melalui proses Raker RDP Komisi V DPR RI dan melalui pembahasan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah pada 17 Oktober 2016, alokasi anggaran Kemendes PDTT mengalami perubahan menjadi Rp4,8 triliun. Adapun selisih perubahan alokasi anggaran tersebut sebesar Rp202,4 miliar.

Padahal sesuai RPJM 2015-2019, pemerintah menargetkan sedikitnya dapat mengentaskan sebanyak 80 kabupaten tertinggal, mengurangi desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa, dan meningkatnya desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.

Terkait hal itu, Menteri Eko mengatakan, hal utama yang harus dibangun dalam membangun desa adalah rasa optimis masyarakat dan seluruh stakeholder bangsa. Menurutnya, rasa optimis bersama menjadi kunci agar pembangunan daerah tertinggal dapat segera terselesaikan. ‘’Untuk itu, saya minta kerjasama dari Komisi V DPR RI untuk membantu menanamkan rasa optimisme tersebut,’’ ungkapnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Michael Wattimena mengaku prihatin dengan minimnya jumlah anggaran yang diberikan tersebut. Menurutnya, anggaran seharusnya mengalami kenaikan, bukan justeru sebaliknya. ‘’Hal-hal yang menyangkut keseimbangan wilayah, harus benar-benar kita perhatikan. Kita juga harus melihat secara utuh daerah-daerah mana yang akan dijadikan prioritas,’’ ujarnya.(ar/des/ltd)

Kirim Komentar

Leave a Reply