Pemprov NTB-Pemkab/Pemkot se-NTB Teken P2D

MATARAM, Lomboktoday.co.id – Acara serah terima Personil Sarana dan Prasarana dan Dokumen (P2D) antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB, yang diselenggarakan di ruang rapat utama, Senin (24/10), ditandai dengan Penandatanganan Berita Acara oleh Wakil Gubernur NTB, H Muh Amin dan seluruh bupati/walikota se-NTB, yang diwakili oleh Wakil Walikota Mataram, H Mohan Roliskana.

P2D: Penandatanganan Berita Acara Personil Sarana dan Prasarana dan Dokumen (P2D) antara Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB, yang dilakukan oleh Wakil Gubernur NTB, H Muh Amin dan seluruh bupati/walikota se-NTB, yang diwakili oleh Wakil Walikota Mataram, H Mohan Roliskana.

P2D: Penandatanganan Berita Acara Personil Sarana dan Prasarana dan Dokumen (P2D) antara Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB, yang dilakukan oleh Wakil Gubernur NTB, H Muh Amin dan seluruh bupati/walikota se-NTB, yang diwakili oleh Wakil Walikota Mataram, H Mohan Roliskana.

Wakil Gubernur NTB, H Muh Amin mengatakan, peralihan sebagian kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota kepada Pemprov NTB yang terkait dengan urusan pendidikan menengah, urusan kelautan dan perikanan, urusan kehutanan serta urusan energi dan sumber daya mineral, merupakan wujud komitmen Pemprov NTB dan kabupaten/kota di NTB, untuk secara bersama-sama menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pengabdian secara baik, konsisten dan kondusif.

‘’Kita betul-betul akan manfaatkan tim ini untuk percepatan pembangunan daerah, sehingga aparatur kita bisa lebih tenang bekerja dan mengeksekusi. Saya harap antara tim yang telah terbentuk, Pemkab/Pemkot dan Pemprov NTB bisa bekerjasama dengan baik dan efisien,’’ kata Wagub NTB, H Muh Amin.

Walau dalam implementasinya, perubahan pembagian kewenangan tersebut seringkali menimbulkan reaksi beragam dari masing-masing Pemda di Indonesia. Ada yang pro, tapi tidak sedikit yang menyatakan sikap kontra.

‘’Tapi demi mendukung pelaksanaan Undang-Undang No.23 tahun 2014, amanat ini harus tetap kita laksanakan sebagaimana mestinya, mengingat UU tersebut merupakan sebuah produk hukum sah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tentunya sudah melalui hasil kajian yang mendalam oleh pemerintah,’’ ungkap Wagub.(ar/wan/bul/ltd)

Kirim Komentar

Leave a Reply