Wabup Loteng Sampaikan Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2017

LOTENG, Lomboktoday.co.id – Wakil Bupati LombokTengah, L Pathul Bahri sampaikan Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2017, di ruang rapat utama kantor DPRD Loteng, Senin (7/11). Sidang Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Loteng, H Ahmad Fuadi dan dihadiri oleh Wakil Bupati Loteng, L Pathul Bahri, anggota DPRD Loteng dan kepala SKPD Loteng

SIDANG PARIPURNA: Wabup Loteng, L Pathul Bahri saat menyampaikan Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD Kabupaten Loteng Tahun Anggaran 2017, di ruang rapat utama kantor DPRD Loteng, Senin (7/11). (Foto: Akhyar Rosidi/Lomboktoday.co.id)

SIDANG PARIPURNA: Wabup Loteng, L Pathul Bahri saat menyampaikan Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD Kabupaten Loteng Tahun Anggaran 2017, di ruang rapat utama kantor DPRD Loteng, Senin (7/11). (Foto: Akhyar Rosidi/Lomboktoday.co.id)

Dalam sambutanya, Wabup Loteng, L Pathul Bahri mengatakan, penyampaian Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun 2017 ini sedikit terlambat dari jadual yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.31 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2017, yaitu minggu pertama bulan Oktober. Namun kiranya tidaklah mengurangi makna dan semangat dalam pembahasan dan penetapan APBD secara tepat waktu, yaitu paling lambat akhir bulan Desember 2016.

Diharapkan pula bahwa program yang telah direncanakan dalam APBD tahun anggaran 2017, dapat segera dilaksanakan dan diselesaikan lebih awal, serta hasilnya dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat. ‘’Kita minta agar program tahun 2017 nanti bisa lebih awal,’’ kata Wakil Bupati Loteng, L Pathul Bahri.

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan peraturan daerah, sebagai rencana keuangan tahunan. Di satu sisi, APBD memuat rencana pendapatan daerah yang akan diterima selama satu tahun, dan di sisi yang lain, memuat rencana pengeluaran daerah selama satu tahun yang sama dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Dalam penyusunan APBD, tentunya tidak terlepas dari rencana pembangunan daerah yang telah disusun, baik rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), maupun rencana kerja pemerintah daerah (RPJPD) memuat rencana pembangunan daerah selama dua puluh tahun, dan dijabarkan dalam dokumen RPJMD memuat rencana pembangunan selama 5 tahun.

‘’Pembangunan Kabupaten Loteng tahun anggaran 2017, ditetapkan berdasarkan beberapa aspek, diantaranya; memiliki pengaruh yang besar, signifikan terhadap pencapaian RPJMD,’’ ungkapnya.

Lombok Tengah saat ini, lanjutnya, merumuskan kebijakan umum pembangunan daerah tahun 2016-2021 yang diprioritaskan pada 5 (lima) prioritas pembangunan, yaitu penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan lokal, peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan kesehatan dan kesejahteraan social, penguatan strukur ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam, peningkatan kualitas infrastruktur kabupaten dan penataan wilayah perkotaan Praya dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan pelayanan publik.

APBD tahun anggaran 2017 secara total ditargetkan sebesar Rp1.390.283.396.546,31. ‘’Penetapan target PAD pada rancangan APBD tahun anggaran 2017, merupakan target yang realistis, yang diharapkan dapat tercapai realisasi penerimaannya sebesar 100 persen,’’ ujarnya.

Sementara itu, belanja bantuan kepada pemerintahan desa dan partai politik, penganggaran belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa dan partai politik, pada rancangan tahun anggaran 2017 sebesar Rp206.491.825.700,00. Penganggaran bantuan keuangan kepada pemerintah desa, didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, serta diberikan dalam peningkatan peningkatan kemampuan keuangan bagi desa, penganggaran belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa pada tahun anggaran 2017.

Penganggaran belanja bantuan keuangan juga diperuntukkan kepada partai politik, dengan besaran anggaran pada rancangan APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp800 juta. Penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik, berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang bantuan keuangan kepada partai politik.(ROS)

Kirim Komentar

Leave a Reply