PUSPA Punya Target Three Ends

Sekda NTB, H Rosiady H Sayuti.

Sekda NTB, H Rosiady H Sayuti.

MATARAM, Lomboktoday.co.id – Sekretaris Daerah NTB, H Rosiady H Sayuti hadir pada acara Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) 2016, di Hotel Golden Palace Mataram, Rabu (9/11).

Acara yang merupakan temu daerah partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak ini, memiliki target Three ends, yaitu: akhiri kekerasan pada perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia, dan akhiri ketidakadilan akses ekonomi untuk perempuan.

Kepala BP3KAB Provinsi NTB, Hj Eva Nurcahyanisngsih selaku ketua panitia melaporkan, pertemuan ini diikuti oleh 100 peserta, terdiri dari lembaga sosial masyarakat, ormas keagamaan, lembaga profesi, akademisi/PSW/PSGA), dunia usaha (asosiasi dunia usaha, kelompok usaha), dan media (cetak maupun elektronik) dari provinsi dan kabupaten/kota.

‘’Puspa memiliki tujuan untuk memperkenalkan program unggulan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) RI, menggalangkan berbagai stakeholders untuk mempromosikan program unggulan three ends, serta penyusunan rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2017,’’ katanya.

Dalam sambutan tertulisnya, Asisten Deputi Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha, Muhammad Ihsan yang mewakili Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat KPP-PA RI menyampaikan, perlunya kolaborasi dari komponen masyarakat dan lembaga masyarakat dalam mengatasi permasalahan pada perempuan dan anak.

Pemerintah telah melakukan beberapa upaya strategis, seperti membuat atau merevisi peraturan perundangan untuk mencegah kekerasan pada perempuan dan anak serta perdagangan manusia.

‘’Saya berharap dengan adanya PUSPA sebagai salah satu program unggulan pemerintah, dapat menjadi ajang berkumpulnya berbagai komponen masyarakat, yang Insya Allah memiliki visi yang sama dalam upaya mengatasi masalah pada perempuan dan anak,’’ ujarnya.

Sementara itu, Sekda NTB, H Rosiady H Sayuti menegaskan pentingnya evaluasi dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah agar mengetahui keefektifan suatu program.

Ia mengatakan, dalam mengatasi permasalahan perempuan dan anak, tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah, tapi dibutuhkan sinergitas dari praktisi dan akademisi lembaga non pemerintah.

‘’Mengingat kasus kekerasan pada perempuan dan anak, serta perdagangan manusia terus meningkat, kalau bisa pemerintah perlu untuk membuat posko atau satgas kekerasan pada perempuan dan anak, agar cepat tanggap ketika ada kasus kekerasan,’’ pungkasnya.(ar/wan/bul/ltd)

Kirim Komentar

Leave a Reply