Komisi VII DPR RI: NTB Pioner Wisata Halal

MATARAM, Lomboktoday.co.id – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat(NTB), H Muh Amin dan Kakanwil Kementerian Agama NTB, H Sulaiman menerima kunjungan kerja (kunker) Komisi VII DPR RI yang membidangi tentang keagamaan, di ruang rapat utama kantor gubernur NTB, Selasa (22/11).

, Ledia Hanifa. (Foto: Makbul/Lomboktoday.co.id)

, Ledia Hanifa. (Foto: Makbul/Lomboktoday.co.id)

Kunjungan itu dipusatkan tentang sertifiksi halal dalam industri pariwisata yang telah disabet oleh NTB yang diakui dunia.

Ketua rombongan Komisi VII DPR RI, Ledia Hanifa kepada Lomboktoday.co.id mengatakan, kunjungan kerja ke NTB ini untuk melihat dari dekat tentang sertifikasi halal yang diperoleh NTB.

‘’Kunjungan kami kali ini ke NTB untuk melihat dari dekat implementasi dari sertifikat halal pada bidang pariwisata yang oleh dunia sudah mengakui NTB sebagai destinasi wisata halal dan cukup banyak menyedot wisatawan,’’ kata Ledia Hanifa.

Ledia Hanifa juga sangat mengapresiasi Pemerintah Provinsi NTB yang menjadi pioner dalam pemasaran wisata halal. ‘’Saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi yang telah membuat NTB menjadi destinasi wisata halal yang diakui dunia dan kita berharap supaya daerah-daerah lain di Indonesia dapat mencontoh NTB dalam inovasinya dalam pengembangan pariwisata halal,’’ ungkapnya.

Menurut Ledia Hanifa yang juga politisi dari Partai Keadilan Sejahter (PKS) melihat koordinasi Pemprov NTB cukup baik dalam pemberlakuan wisata halal dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur No.51 tahun 2015 tentang sertifikasi halal, tinggal sekarang pihaknya akan minta dukungan pusat.

‘’Saya melihat kalau koordinasi di tingkat provinsi sudah cukup baik, tinggal kami akan upayakan dukungan pusat melalui Kementerian Agama agar legalitas halal benar-benar diakui secara nasional dan juga oleh dunia,’’ ujarnya.

Hal yang terpenting juga harus diperhatikan adalah fasilitas pendukung dari sertifikasi halal itu, seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM). ‘’UMKM itu bisa didorong pertumbuhannya, terutama kulinernya dan juga unit-unit usaha lain yang ada kaitannya dengan pariwisata serta melakukan sinkronisasi antara lembaga daerah yang perkembangannya cukup cepat, sementara lembaga pusat agak lambat,’’ pungkasnya.(bul)

Kirim Komentar

Leave a Reply