Desentralisasi Ujian Sekolah, Wujudkan Link and Match dalam Pembangunan

JAKARTA, Lomboktoday.co.id – Pemerintah lewat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy meniadakan sementara atau moratorium Ujian Nasional (UN) terhitung sejak 2017. Langkah di atas patut diapresiasi dan menjadi momentum untuk menampung pemikiran strategis dari berbagai kalangan. Demi sempurnanya sistem pendidikan nasional dalam rangka mencetak generasi emas.

Euro Management Indonesia sebagai lembaga dan konsultan pendidikan internasional memberi catatan penting tentang desentralisasi ujian akhir atau ujian kelulusan sekolah. Serta kaitannya untuk mewujudkan link and match dalam pembangunan nasional.

Euro Management Indonesia menunjukkan bahwa penyeleggaraan UN selama ini kurang efektif untuk mendongkrak kualitas dan memajukan sistem pendidikan.

President Director & CEO Euro Management Indonesia, Bimo Sasongko, BSAE, MSEIE, MBA mengatakan, penyelenggaraan UN selama ini justeru menguras pikiran, dana, dan tenaga semua pemangku kepentingan. Hal tersebut tidak sebanding dari output UN. Karena hakekat UN adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan upaya persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan Kemendikbud.

UU Nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional, dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Bentuk evaluasi yang dimaksud di atas oleh pemerintah selama ini dilakukan dalam bentuk UN yang sekaligus digunakan sebagai standardisasi dari pemerintah untuk menguji kelayakan seorang siswa untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan sebagai pemerataan pendidikan secara nasional. UN juga digunakan sebagai pembanding tingkat pendidikan Indonesia dan negara lain. Ternyata bentuk evaluasi berupa UN selama ini kurang efektif dan justeru membelenggu sistem pendidikan nasional serta memboroskan dana.

Data statistik menunjukkan bahwa pada saat ini jumlah guru mencapai 3.920.322 orang yang mengajar sebanyak 53 juta peserta didik atau siswa yang tersebar di seluruh tanah air. Jumlah sekolah yang kondisinya berada di atas standar nasional hingga saat ini hanya 30 persen. Untuk mendongkrak 70 persen jumlah sekolah yang masih di bawah garis standar, dibutuhkan waktu, biaya besar, guru berkualitas dan metode pembenahan yang berbeda-beda.

Pelaksanaan UN baik dengan metode konvensional maupun Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang semula diyakini bisa lebih efektif, ternyata juga sarat masalah dan banyak sekolah yang belum siap. UNBK yang diharapkan bisa mengatasi beragam modus kecurangan ternyata justeru menimbulkan keruwetan baru.

Euro Management Indonesia, lanjut Bimo, mendukung program ujian akhir dilaksanakan secara desentralisasi dengan catatan pemda harus benar-benar siap. Desentralisasi juga menjadi momentum untuk membenahi standardisasi sekolah menengah, terutama SMK, agar terwujudnya link and match dalam pembangunan nasional. Standardisasi sekolah kejuruan sangat beragam dan tidak sama setiap daerah. Tergantung dari sumber daya lokal serta mengikuti perkembangan dunia industri dan transformasi teknologi.

Untuk mewujudkan link and match, ungkapnya, perlu sinergi antara ikatan sekolah kejuruan, dunia usaha/industri yang diwakili oleh Kadin serta praktisi atau ahli teknologi yang memiliki pengalaman tentang transformasi industri dan teknologi di negara maju. Konsep link and match yang dirumuskan oleh Profesor Wardiman Djojonegoro (Mendikbud Kabinet Pembangunan VI) pada saat ini masih relevan.

Perspektif link menunjukkan proses yang berarti bahwa proses pendidikan selayaknya sesuai dengan kebutuhan pembangunan, sehingga hasilnya pun cocok (match) dengan kebutuhan tersebut. Baik dari segi jumlah, mutu, jenis, kualifikasi maupun waktunya. Sistem pendidikan nasional sejak Indonesia merdeka hingga kini, belum mampu memenuhi tuntutan dunia usaha dan industri.

Desentralisasi ujian kelulusan berimplikasi terhadap fleksibliitas pemda dalam menyusun dan memenuhi portofolio ketenagakerjaan di daerahnya. Hal ini terutama terkait dengan kebutuhan akan pendidikan vokasional atau kejuruan.

Revitalisasi dan reorientasi pendidikan vokasional kini menjadi agenda penting pendidikan nasional. Apalagi Presiden Joko Widodo menekankan perlu
langkah cepat terhadap vokasional utamanya yang ada di pelosok tanah air.

Dengan cara menyiapkan sekolah atau pelatihan kejuruan sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha. Khususnya vokasional yang terkait
sektor unggulan seperti maritim, perhubungan, telekomunikasi, pariwisata, pertanian dan industri kreatif.

Presiden khawatir bahwa angka pengangguran usia muda cukup tinggi menyebabkan produktivitas nasional bermasalah. Ironisnya ditinjau dari latar belakang pendidikan, pengangguran terbesar justeru mereka yang lulusan SMK (9,84 persen). Angka itu lebih tinggi dari pengangguran lulusan SMA (6,95 persen), SMP (5,76 persen) dan SD (3,44 persen), dari 7,56 juta total pengangguran terbuka yang mencapai 20,76 persen.

Langkah pemerintah yang berusaha meningkatkan produktivitas nasional lewat revitalisasi program pendidikan vokasional sebaiknya dilakukan secara komprehensif. Utamanya dengan menambah jumlah guru kejuruan dan meningkatkan kompetensinya. Dengan cara mengirimkan guru-guru SMK ke negara maju yang memiliki industri yang kuat dan mendunia.

Dengan tiadanya UN, maka effort dan biaya yang selama ini tersita bias dialihkan untuk menata pendidikan vokasional yang notabene akan memperluas portofolio kompetensi ketenagakerjaan di Tanah Air. Hal itu sebagai solusi untuk mengatasi pertumbuhan angkatan kerja di Indonesia yang sekitar 2,9 juta per tahun, sebagian besar atau sekitar 80 % di antaranya adalah tenaga kerja yang kurang terlatih.(ar/emi/ltd)

Kirim Komentar

Leave a Reply