Moratorium UN dan Transformasi Diknas

JAKARTA, Lomboktoday.co.id – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy menghapuskan sementara atau moratorium Ujian Nasional (UN) terhitung sejak 2017. Keputusan itu sudah mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE) sebagai lembaga profesi mendukung moratorium UN.

Ketua Umum Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE), Bimo Sasongko, BSAE, MSEIE, MBA mengatakan, kebijakan tersebut tepat, karena energi dan biaya yang selama ini habis untuk penyelengaraan UN, bisa dialihkan untuk melakukan tranformasi pendidikan nasional (diknas). Yang meliputi sistem pembelajaran dan manajemen sekolah. Serta mencetak guru-guru sekolah berkelas dunia. Sehingga diantara mereka nantinya ada yang menjadi Skunk Works pembangunan bangsa.

Jumlah sekolah yang kondisinya berada di atas standar nasional sekarang hanya 30 persen. Terhadap sekolah yang masih berada di bawah standar, perlu melakukan terobosan dan kreativitas. Selama ini, menurut Bimo, penyelenggaraan UN mencuatkan paradoks dan menguras sumber daya sekolah. Fokus dan perhatian sekolah hanya untuk formalitas UN. Sehingga tidak sempat memikirkan hal lain yang lebih strategis untuk masa depan.

Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE) berpendapat bahwa penghapusan UN lalu menerapkan desentralisasi ujian akhir siswa, harus tetap sesuai dengan standar dan mengedepankan aspek revolusi mental di sekolah. Desentralisasi pelaksanaan ujian kelulusan kepada pemerintah daerah. Yakni untuk tingkat Sekolah Dasar (SD), pelaksanaan ujian kelulusan akan diberikan kepada pemerintah kota/kabupaten. Sementara, ujian kelulusan bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) oleh Pemerintah Provinsi.

Desentralisasi tersebut tentunya harus diikuti oleh kesiapan dan manajemen pendidikan oleh pemda maupun sekolah. Desentralisasi ujian memerlukan standardisasi kelulusan yang dirumuskan oleh Kemendikbud bersama Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP). Stadardisasi harus bisa dilakukan secara efektif dan jangan justeru menjelma menjadi birokrasi baru yang menghambat.

Desentralisasi ujian kelulusan sangat tergantung kepada kesiapan dan visi pemerintah daerah. Pemda harus benar-benar bersih dan siap secara teknis serta mentalitas aparatur yang baik. Jangan sampai desentralisasi mengulangi kelemahan dan dampak buruk UN seperti menimbulkan beban tambahan yang cukup signifikan bagi orangtua murid dan sekolah. Dimasa lalu meskipun pemerintah menyatakan bahwa UN di semua tingkatan gratis, namun tetap saja orangtua/murid dan sekolah mengeluarkan biaya yang cukup besar dalam bentuk seperti pembayaran uang bimbingan belajar dan try out untuk menghadapi UN.

Desentralisasi ujian kelulusan jangan mengulangi modus ketidakberesan dalam tahapan penyelenggaraan UN. Seperti kebocoran soal dan modus kecurangan lain yang justeru dilakukan oleh para guru, karena takut jika anak didiknya banyak yang tidak lulus. Sehingga bisa menjatuhkan reputasi sekolah dan reputasi pemerintah daerah.

Penghapusan UN berdampak positif bagi sekolah, karena bisa menjalankan transformasi manajemen sekolah yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terkini. Sistem pembelajaran bisa memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai sistem sekolah. Sistem tersebut dibangun untuk menunjang penyelenggara satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah sesuai Standar Nasional Pendidikan.

Dalam EFA Global Monitoring Report, UNESCO menyatakan bahwa kualitas pendidikan salah satunya ditentukan oleh manajemen sekolah. Oleh karena itu, penerapan sistem sekolah berbasis TIK merupakan wahana untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, murah dan transparan. Jika sistem sekolah berbasis TIK dijalankan secara serius, akan semakin banyak lembaga pendidikan yang terdongkrak standarnya, sehingga otomatis bisa setara dengan sekolah berstandar internasional.

Transformasi pendidikan akan mempercepat pencapaian standard pendidikan di dunia seperti International Baccalaureate (IB) dari IBO (International Baccalaureate Organization) yang berpusat di Genewa.

Penghapusan UN juga berdampak positif terhadap pengembangan profesionalitas dan kompetensi guru. Waktu dan sumber daya dari pemerintah yang selama ini tersita untuk penyelenggaraan UN, kini bisa dialihkan untuk mencetak guru yang berkelas dunia. Dana penyelenggaraan UN yang selama ini sangat besar, kini sebagian bisa digunakan untuk meningkatkan kompetensi guru bahkan bisa untuk mengirim sejumlah guru untuk belajar ke luar negeri.

Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE) melihat bahwa usaha untuk mendorong kualitas guru lewat program sertifikasi secara masal hendaknya tidak melupakan juga pengembangan lebih lanjut bagi guru yang berprestasi. Diantara tiga juta jumlah guru yang telah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), tentunya ada guru yang memiliki prestasi dan kemampuan yang luar biasa. Sehingga pemerintah perlu program khusus terhadap guru tersebut.

Apalagi dalam lintasan sejarah Indonesia, para guru selalu menjadi pelopor dan pemimpin perubahan. Para pahlawan bangsa sejak era pergerakan Budi Utomo hingga perang mempertahankan kemerdekaan RI, mereka kebanyakan berlatar belakang pendidik atau guru. Seperti halnya Panglima Besar Jenderal Sudirman yang memiliki latar belakang guru sekolah Muhammadiyah.

Guru yang berkelas dunia bisa membuat bangsanya melakukan lompatan yang tidak kalah dengan bangsa lain dalam merebut supremasi dunia.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo perlu menjadikan guru yang berprestasi sebagai Skunk Works Pembangunan. Sebagai Skunk Works Pembangunan, guru mampu melakukan berbagai terobosan yang mampu meningkatkan daya saing bangsa berbagai bidang.

Salah satu contoh guru yang dijadikan Skunk Works bernama Barbara Morgan, guru sekolah di Amerika Serikat. Ibu guru tersebut dilibatkan sebagai astronot dalam riset nasional lewat misi pesawat ruang angkasa Endeavour milik NASA.

Sejarah menunjukkan bahwa Skunk Works bisa membantu menciptakan solusi kebangsaan dan efektivitas pemerintahan. Sekaligus merupakan tim super yang ditunjang oleh expert system yang canggih.

Tim super itu merupakan staf khusus yang ditugaskan untuk menciptakan efektivitas organisasi dan mengembangkan program terobosan yang bisa menjadi solusi masalah krusial. Pemerintah Amerika Serikat hingga kini masih mempertahankan eksistensi Skunk Works sebagai tim nasional yang bertugas membuat berbagai terobosan. Fungsi Skunk Works pembangunan bisa dijalankan lebih baik jika guru di tanah air pernah diberi kesempatan untuk merasakan dan menempuh pendidikan di negara maju.

Kekhawatiran Presiden Jokowi terkait dengan efek negatif kemajuan TIK, terutama penggunaan sosial media bagi generasi bangsa, sebenarnya bisa diatasi oleh para guru yang diberi peran sebagai Skunk Works pembangunan. Mereka itu bisa menjadi tim presiden atau penasehat kepala daerah untuk mencegah timbulnya ‘’The Dumbest Generation’’ akibat era digital dan sosial media.

Istilah di atas merujuk teori Mark Bauerlein, lewat bukunya yang berjudul ‘’The Dumbest Generation’’ yang diterbitkan oleh Barnes & Nobles. Dia mengulas tentang fenomena dekadensi moral dan pembodohan anak-anak di Amerika Serikat akibat dampak negatif akses internet dan game dan akibat literasi sosial media. Jangan sampai generasi Dumbest tumbuh subur di Indonesia.

Para guru Skunk Works pembangunan bisa mewujudkan TIK pendidikan sebagai enabler dan transformer bagi dunia pendidikan. Infrastruktur TIK pendidikan ibaratnya seperti jalan tol dalam proses pendidikan.(ar/emi/ltd)

Kirim Komentar

Leave a Reply