83 Pemda Termasuk NTB Penuhi Kriteria DID 2017

JAKARTA, Lomboktoday.co.id – Kementerian Keuangan RI memastikan sebanyak 83 pemerintah daerah telah memenuhi kriteria utama dan memiliki kinerja baik untuk mendapatkan dana insentif daerah (DID) pada 2017 mendatang yang dialokasikan sebesar Rp7,5 triliun.

‘’Kepada 83 daerah itu, selain mendapatkan alokasi DID (Dana Insentif Daerah), juga menerima anugerah ‘Dana Rakca’ 2016,’’ kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI, Boediarso Teguh Widodo dalam acara anugerah ‘Dana Rakca’ 2016, di Jakarta, Rabu (07/12).

Boediarso menjelaskan, sebanyak 83 pemerintah daerah yang terdiri dari enam provinsi, 65 kabupaten dan 12 kota itu, telah memenuhi kriteria utama maupun kriteria kinerja daerah yang telah ditentukan.

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Pemerintah Provisi NTB, Yusron Hadi mengatakan, keenam provinsi yang telah memenuhi kriteria utama dan memiliki kinerja baik adalah termasuk Provinsi NTB.

‘’Sesuai informasi yang kami peroleh dari pemerintah pusat. Ada enam provinsi yang memenuhi kriteria utama dan memiliki kinerja baik dan memperoleh penghargaan Dana Rakca 2016, diantaranya Nusa Tenggara Barat (NTB), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara dan Sumatera Barat,’’ kata Yusron Hadi.

Kriteria utama itu adalah pemerintah daerah telah mendapatkan opini WTP atau WDP dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan bisa menetapkan Perda APBD tepat waktu.

‘’Daerah yang memperoleh opini WTP dari BPK atas LKPD dan penetapan Perda APBD bisa tepat waktu, diberikan alokasi minimum sebesar Rp7,5 miliar per daerah,’’ ungkapnya.

Sementara itu, penilaian kinerja daerah dalam penghitungan DID 2017 dilakukan melalui pendekatan tiga indikator yaitu kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, layanan dasar publik dan ekonomi serta kesejahteraan.

Anugerah ‘’Dana Rakca’’ Tahun 2016 diberikan untuk memberikan apresiasi dan penghargaan kepada daerah yang berkinerja baik dalam aspek pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan layanan dasar publik dan perekonomian daerah.

Ikut hadir dalam acara tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Darmin Nasution, Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo dan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, Bambang Brodjonegoro.(rai/bul/ltd)

Kirim Komentar

Leave a Reply