Dialog Publik LSP2M, Terungkap Problematika Masalah HAM

MATARAM, Lomboktoday.co.id – Lembaga Studi Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LSP2M) Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar dialog publik di Hotel Nutana Mataram, Selasa (27/12). Dialog tersebut mengangkat tema ‘’Refleksi Hari Hak Asasi Manusia (HAM) se-Dunia, Upaya Meminimalisir Pelanggaran HAM di NTB’’.

DIALOG PUBLIK: Kegiatan Dialog Publik LSP2M NTB mengenai masalah HAM  pelanggarannya yang terjadi di Provinsi NTB.

DIALOG PUBLIK: Kegiatan Dialog Publik LSP2M NTB mengenai masalah HAM pelanggarannya yang terjadi di Provinsi NTB. (Foto: Syamsurrijal/Lomboktoday.co.id)

Dalam dialog itu, terungkap sejumlah problematika permasalahan HAM. Dialog dengan menghadirkan tiga pemateri, masing-masing Kepala Bagian Hukum Polda NTB, AKBP Diky Subagio, Kabid di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTB, I wayan Puspa dan akademisi dari Istitut Agama Islam Negeri Mataram, Dr M Abdun Nasir.

Dalam paparan singkatnya, Kepala Bagian Hukum Polda NTB, AKBP Diky Subagio menyebut secara prinsip, semua tugas polisi ada keterkaitannya dengan HAM. Tugas utama dari polisi adalah pelindung, pengayom, pelayan hak masyarakat.

Dia tidak menampik adanya sejumlah interpretasi dari elemen masyarakat yang menyebut tentang keberadaan aparat kepolisian selama ini dalam menjalankan tugas. Dimana, ada petugas dianggap tidak sewenang-wenang dan semacamnya. Dijelaskannya, secara prinsip aparat kepolisian bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

Akademisi dari IAIN Mataram, Dr M Abdun Nasir menguraikan akar masalah munculnya masalah HAM tidak lepas dari ketidaktahuan. Ada yang kurang memahami makna dari masalah HAM itu sendiri. HAM sebagai hak paling mendasar dalam hidup ini, juga terjadi perbedaan prinsip. Antara definisi secara universal dan nasional. Bahkan ada perbedaan dalam interpretasi secara kelokalan dan penafsiran keagamaan.

Dicontohkan, perkawinan di bawah umur dalam hukum internasional itu pelanggaran HAM. Tapi, dalam hukum lokal tidak masalah, apalagi secara agama. Tawaran solusi di sampaikan akademisi IAIN Mataram ini, bukan dengan cara menghukum. Tapi ada solusi dengan memberikan pendidikan literasi HAM. HAM ini sifatnya fundamental. Sehingga sosialisasi HAM ini juga bisa dilakukan melalui dunia pendidikan.

Sementara itu, I Wayan Puspa, Kabid di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTB menerangkan, semua unsur pemerintahan di tingkat daerah di NTB, diarahkan untuk peduli terhadap HAM. Secara umum, Provinsi NTB ini sudah cukup peduli terhadap HAM. Pemerintah daerah tingkat kabupaten pun didorong untuk peduli terhadap HAM.

Wujud kepedulian terhadap HAM ini bisa dengan melahirkan produk-produk hukum yang bermuara pada kepedulian terhadap HAM. Dalam catatan Kementerian Hukum dan HAM, NTB secara data termasuk merah dalam hal HAM. Tanda merah ini dinilai bukan karena tidak peduli, melainkan hanya karena kurang data pendukung yang membuktikan NTB ini benar-benar peduli HAM.

Data tersebut harus dilaporkan ke pemerintah pusat. Dimungkinkan karena masalah-masalah laporan yang kurang lengkap ini, sehingga NTB masih pada zona merah. ‘’Jadi, warna merah karena tidak masuk data-data saja,’’ terangnya. Adapun dari sisi program-program yang dilahirkan Pemerintah Daerah NTB, dinilai sudah menunjukkan kepedulian terhadap HAM. Antara lain, dilihat dari adanya program angka buta aksara nol, angka drop out nol dan angka kematian ibu dan anak nol.(SR)

Kirim Komentar

Leave a Reply