DPRD Lotim Minta 12 TKA Segera Dieksekusi

LOTIM, Lomboktoday.co.id – Komisi II Bidang Ketenagakerjaan DPRD Lombok Timur mendesak pihak Imigrasi Kelas I Mataram, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB maupun Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur untuk segera memulangkan para Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berjumlah 12 orang di Dermaga Labuhan Haji, tanpa harus menunggu lebih lama lagi. ‘’Kalau memang 12 TKA itu melanggar keimigrasian, silakan dipulangkan saja dengan tidak membiarkan berlama-lama di Lotim,’’ kata Sekretaris Komisi II DPRD Lotim, Murnan.

Keberadaan TKA tersebut, tentu nanti akan menjadi permasalahan bagi pemerintah daerah bila terus dibiarkan berlama-lama di Labuhan Haji. Apalagi para TKA itu sudah melanggar keimigrasian. Jadi, harus dieksekusi secepatnya.

Pihaknya juga meminta pertanggungjawaban dari kontraktor atau agent yang mendatangkan para TKA itu, karena tanpa disertai kelengkapan dokumen keimigrasian yang ada.

‘’Kasus TKA yang bekerja di Lotim, ini menjadi yang pertama dan terakhir kali terjadi di sini. Sehingga hal ini menjadi pembelajaran bagi kita semua kedepannya. Saya sangat setuju dengan tindakan yang akan dilakukan pihak Imigrasi Kelas I Mataram untuk melakukan eksekusi terhadap 12 TKA yang bekerja di proyek pengerukan Dermaga Labuhan Haji,’’ ungkapnya.

Di tempat terpisah, Kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lotim, Andika Istuwijaya mengatakan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur tak memiliki lagi kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA). Sebab, itu merupakan kewenangan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB.

Semua kewenangan masalah pengawasan itu ada di Provinsi NTB. Hal ini sesuai UU No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) No.18 tahun 2016 tentang pengawasan tenaga kerja diambil kewenangan dari kabupaten ke provinsi.

Meski begitu, pihaknya tetap melakukan koordinasi dengan pihak provinsi mengenai masalah pengawasan tenaga kerja tersebut. Bahkan, bila dari provinsi turun ke Lotim untuk melakukan pengawasan, tentu kabupaten ikut mendampinginya.

Begitu juga halnya dengan 12 TKA yang berada di kapal keruk Dermaga Labuhan Haji, itu adalah ranahnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB dan pihak Imigrasi Kelas I Mataram.

‘’Seiring dengan ditariknya petugas pengawasan tenaga kerja ke provinsi, maka kewenangan kabupaten sangat terbatas. Kami hanya mengawasi kalau TKA itu bekerja di darat, sedangkan laut menjadi tugas dari pihak Imigrasi.(SR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *