Gedung Kantor Perwakilan BPKP NTB Resmi Beroperasi

192
GUNTING PITA: Gubernur NTB, Dr TGH M Zainul Majdi gunting pita saat meresmikan gedung kantor Perwakilan BPKP Provinsi NTB, di Jalan Majapahit No.23 A Mataram, Senin (13/2).

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr TGH M Zainul Majdi meresmikan gedung kantor Perwakilan BPKP Provinsi NTB, di Jalan Majapahit No.23 A Mataram, Senin (13/2). Hadir dalam kesempatan tersebut, Walikota Mataram, H Ahyar Abduh, Bupati Sumbawa Barat, Dr H W Musyafirin, Bupati Lombok Utara, Dr H Najmul Akhyar, Bupati Bima, Hj Indah Damayanti Putri, Wakil Walikota Bima, HA Rahman H Abidin, Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB, TGH Mahalli Fikri, Sekda NTB, H Rosiady H Sayuti, Rektor Universitas Mataram (Unram), Prof Sunarpi dan kepala SKPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB.

GUNTING PITA: Gubernur NTB, Dr TGH M Zainul Majdi gunting pita saat meresmikan gedung kantor Perwakilan BPKP Provinsi NTB, di Jalan Majapahit No.23 A Mataram, Senin (13/2).

Mengawali sambutannya, Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi menyampaikan terima kasih kepada BPKP yang telah sungguh-sungguh bermitra dengan Pemprov NTB. Kemitraan yang berbasis penghormatan itu bisa menghadirkan semangat bagi jajaran Pemprov NTB, kabupaten/kota se-NTB untuk bisa meningkatkan kualitas pelaksanaan amanah pembangunan yang ada di Provinsi NTB.

‘’Apa yang bisa dibantu oleh Pemprov NTB, kabupaten/kota kiranya akan kita bantu begitu pula sebaliknya. Istilah-istilah seperti maturitas, APIP, dan lain-lain perlu dipahamkan dengan bahasa yang lebih lugas, sehingga pemerintah daerah bisa mengikuti arah dari BPKP,’’ harap gubernur.

Harapan pemerintah daerah adalah ingin BPKP terus melakukan evaluasi dan supervisi. ‘’Kami memiliki perangkat yang membutuhkan eksistensi dari BPKP. Jika berbicara tentang sumber daya terkait keuangan pemerintah daerah masih kurang. Jarang sekali auditor yang bisa bekerja di jajaran pemerintah daerah. Mudah-mudahan dengan kebijakan baru dapat meningkatkan jumlah auditor yang mau bekerja di jajaran pemerintah daerah,’’ ujarnya.

Gubernur berharap kedepannya tidak hanya kualitas pelaporan, tapi sudah mampu secara jelas menemukan korelasi antara pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dengan pencapaian kinerja-kinerja utama yang telah ditetapkan, baik itu terkait program nasional maupun program prioritas di daerah. ‘’Jadi, kita dapat memastikan bahwa peningkatan anggaran berkorelasi sangat nyata dengan peningkatan kinerja pemerintah daerah terhadap masyarakat di NTB,’’ ungkapnya.

Lebih lanjut orang nomor satu di NTB ini menyampaikan, diskusi panel ini menjadi bagian yang penting bagi perangkat daerah agar selalu belajar dan mengasah kemampuan. Mengingat dalam pelaksanaan tugas, tentu banyak hal-hal baru yang ditemukan. Karenanya, sebelum melaksanakan suatu pekerjaan, diperlukan diagnosa. Diagnosa yang terbaik adalah berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang telah teruji dan bisa dipertanggungjawabkan secara kualitatif dan kuantitatif.

‘’Jadi, mari laksanakan diskusi panel ini sebagai bagian dari diagnosa terhadap kondisi yang ada dan setelah diskusi ini kita bisa mengambil hal-hal yang relevan diterapkan pada institusi masing-masing,’’ pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPKP, Dr Ardan Adiperdana dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Gubernur NTB yang telah menghibahkan tanah cukup luas, sehingga menghadirkan gedung yang bagus seperti ini. ‘’Dengan selesainya pembangunan gedung ini, diharapkan Perwakilan BPKP Provinsi NTB dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada para stakeholders, sehingga pemanfaatan gedung ini dapat optimal dalam mengawal pembangunan dan akuntabilitas di Provinsi NTB,’’ ujarnya.

BPKP melaksanakan pengawasan intern yang difokuskan kedalam empat strategi pengawasan, yaitu pengawalan pembangunan nasional, peningkatan ruang fiskal, pengamanan aset negara dan daerah, serta perbaikan governance system. ‘’Saya mengucapkan selamat kepada Gubernur NTB atas kepemimpinannya berhasil membawa sembilan kabupaten/kota, termasuk Provinsi NTB mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),’’ ungkapnya.

Kepala BPKP, Dr Ardan Adiperdana dalam sambutannya pada acara diskusi panel menyampaikan, dalam membangun akuntabilitas diperlukan dua pilar, yaitu SPIP dan APIP.

SPIP berfungsi menjaga pengelolaan keuangan negara dengan ukuran 1-5, dengan lima sebagai nilai terbaik. Presiden RI Joko Widodo menargetkan tahun 2019 mendatang, Indonesia berada di posisi tiga. ‘’Saat ini, provinsi yang telah melaksanakan asessment sebesar 82% dan kabupaten/kota 52%. Semoga dalam jangka dua tahun, target tersebut bisa terpenuhi,’’ ujarnya.

Sedangkan, APIP berfungsi menjaga aturan dan perundang-undangan agar betul-betul ditegakkan. Jadi, APIP ini memastikan bahwa sistem pengendalian negara telah berjalan dengan baik. Ukuran APIP sama dengan SPIP, yaitu 1-5 dan ditargetkan pada tahun 2019 mendatang, 85% wilayah di Indonesia berada pada level tiga.

SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) Provinsi NTB telah berkembang dan APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) ada dilevel dua dan tiga. ‘’Mudah-mudahan ini bisa menjadi pondasi untuk capaian Indeks pembangunan Manusia (IPM) NTB, angka kunjungan wisawatan, dan pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional yang merupakan indikasi kemajuan yang cukup signifikan di Provinsi NTB,’’ harapnya.

Untuk memudahkan aparat desa dalam pengelolaan anggaran desa, BPKP telah membuat aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Dari segi pengawasan, BPKP telah bekerja sama dengan inspektorat di seluruh kabupaten/kota. ‘’Semoga ini bisa menjadi pondasi dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan desa,’’ harapnya lagi.

Pembangunan gedung BPKP Provinsi NTB dibagi menjadi dua tahap, tahap pertama untuk pembangunan pondasi pada Agustus-Desember 2015 dan tahap kedua untuk pembangunan struktur yang selesai pada Oktober 2016. ‘’Pembangunan gedung menelan biaya Rp38,5 miliar dengan jumlah luas bangunan 7.200 meter persegi dan dapat menampung sekitar 200 personel. Saat ini, jumlah personel BPKP adalah 83 orang,’’ jelas Kepala BPKP Provinsi NTB, Dr Bonardo Hutauruk dalam laporannya.(ar/wan/bul/ltd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here