Pemkab Loteng Optimis Pertahakan Wilayah Nambung

Sekda Lombok Tengah, HM Nursiah didamping Asisten I Sekdakab Loteng, H Moh Amin. (Foto: Akhyar Rosidi/Lomboktoday.co.id)
Sekda Lombok Tengah, HM Nursiah didamping Asisten I Sekdakab Loteng, H Moh Amin. (Foto: Akhyar Rosidi/Lomboktoday.co.id)

LOTENG, LOMBOKTODAY.CO.ID – Sengketa perebutan tapal batas wilayah antara Kabupaten Lombok Tengah dengan Kabupaten Lombok Barat di wilayah Pantai Nambung, Desa Montong Ajan, Kecamatan Praya Barat Daya kembali memanas.

Itu setelah dokumen yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat kepada Kementerian Dalam Negeri RI dikembalikan lagi ke pihak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) untuk dimediasi.

Sekda Lombok Tengah, HM Nursiah menjelaskan, terkait persoalan tapal batas wilayah Nambung dalam perkembangan dan pembahasan di Kemendagri, Pemkab Loteng masih dalam posisi menutut untuk diberikan ruang dengan alasan dokumen yang kuat.

Ternyata dalam proses yang dilakukan, ditemukan berkas yang kuat untuk diangkat kembali ke pusat. Sehingga pihaknya masih menunggu hasil koordinasi dengan Kemendagri terkait kapan waktunya bisa diterima.

‘’Bukti dokumen ini kita akan bawa langsung ke Kemendagri di Jakarta,’’ kata Sekda Lombok Tengah, HM Nursiah didampingi Asisten I Setdakab Loteng, H Moh Amin kepada wartawan di kantonya, Senin (13/2).

Sebagai bentuk bukti formal, Pemkab Loteng dan DPRD Loteng sudah mengeluarkan peryataan sikap yang ditandatangani oleh Bupati Loteng, HM Suhaili FT dan Ketua DPRD Loteng, H Acmad Fuaadi untuk menolak draf Permendagri tentang tapal batas wilayah Lombok Tengah dan Lombok Barat pada acara rapat koordinasi (rakor) pusat dan daerah.

Karena, pihaknya berkeyakinan draf yang ditawarkan tersebut jika telah diundangkan, akan menjadi pemicu konflik pemangku kepentingan dan mengaburkan kepastian hukum terhadap lahan seluas 397.10 hektare.

Juga akan membawa dampak kerugian konstitusional yaitu hilangnya kewenangan administratif yang dimiliki oleh Pemkab Lombok Tengah dan kerugian materil karena pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan di wilayah yang dipersoalkan. Selain itu, sesuai sejarah bahwa wilayah Nambung itu masuk wilayah Loteng. ‘’Intinya pemerintah optimis bisa pertahakan wilayah Nambung masuk Lombok Tengah,’’ ungkapnya.

Asisten I Setdakab Loteng, H Moh Amin menambahkan, sesuai RT/RW Provinsi NTB, wilayah Nambung itu tetap masuk Lombok Tengah. Begitu juga dengan peta dunia, bahwa Nambung itu masuk Lombok Tengah. Apabila wilayah Nambung itu diklaim masuk Lombok Barat, tentu semua dokumen harus berubah. ‘’Kita tidak mencari persoalan. Tapi meluruskan persoalan terhadap lahan 397.10 hektare itu,’’ ujarnya.(ROS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *