Tuesday, 18 April 2017

Perubahan Tatib DPRD Loteng Mulai Dibahas

‘’Kerjasama Bagian Humas DPRD Kabupaten Loteng dengan Media Online LOMBOKTODAY.CO.ID’’

LOTENG, LOMBOKTODAY.CO.ID – Usulan perubahan tata tertib (Tatib) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah mulai dibahas, Senin (20/2). Sidang paripurna dengan agenda Penyampaian Usulan Perubahan Tatib, Pembentukan Pasus I dalam rangka pembahasan perubahan Tatib, dan penugasan kembali Pansus II untuk membahas rancangan Perda tentang Perlindungan TKI itu, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Loteng, H Ahmad Puadi, di ruang rapat utama DPRD Loteng.

SIDANG PARIPURNA: Suasana sidang paripurna dengan agenda Penyampaian Usulan Perubahan Tatib, Pembentukan Pasus I dalam rangka Pembahasan Perubahan Tatib, dan Penugasan Kembali Pansus II untuk membahas rancangan Perda tentang Perlindungan TKI, yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Loteng, H Ahmad Puadi, di ruang rapat utama DPRD Loteng. (Foto: Akhyar Rosidi/Lomboktoday.co.id)

Juru bicara (Jubir) usulan perubahan Tatib DPRD Loteng, M Tauhid menyampaikan, DPRD dan kepala daerah berkedudukan sejajar dalam melakukan pengelolaan pemerintah. Sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah, maka kedudukan peran dan fungsi DPRD diatur dalam Undang-Undang dan peraturan lainnya. Ketidaksesuai dalam UU, terdapat beberapa perubahan. Sehingga pihaknya mengusulkan perubahan Tatib. ‘’Adapun usulan perubahan Tatib, No.1 tahun 2014 dan telah diubah dengan peraturan DPRD No.2 tahun 2015 tetang perubahan,’’ kata Tauhid.

Dikatakan, fungsi DPRD yang semula terdiri dari fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Selanjutnya, pelaksanaan dari masing-masing fungsi DPRD tertuang secara rinci dalam Pasal 150 sampai Pasal 153 UU No.23 tahun 2014. Dimana, dalam penjelasan Pasal 161 huruf (i) yang mengatur mengenai pelaksanaan reses, terdapat sedikit perubahan bahwa kunjungan kerja secara berkala adalah kewajiban anggota DPRD. Hasil reses harus dilaporkan secara tertulis kepada partai politik melalui fraksi. ‘’Ini yang kami usulkan beberapa perubahan,’’ ungkapnya.

Sementara, mencermati Pasal 48 ayat (6) pada Tatib yang didalamnya belum dijelaskan masa jabatan pimpinan komisi yakni 2,5 tahun yang kemudian terjadi multitafsir tidak dijelaskan sejak kapan mulai dihitung. Apakah sejak dilantik atau dipilih. ‘’Makanya pengaturan harus dipaparkan,’’ ujarnya.

Kemudian soal pembahasan peraturan tentang APBD yang tertuang dalam Tatib DPRD, perlu dikaji kembali. Karena, dalam mekanisme pembahasan anggaran yang dimulai dengan pembahasan rancangan KUA-PPAS oleh Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) dan diakhiri oleh hasil evaluasi gubernur. Sehingga perlu dipikirkan juga pembahasan nota keuangan agar dapat keselarasan sesuai mekanisme yang ada.

Memperhatikan dinamika perkembangan perpolitikan daerah serta untuk melaksanakan amanat Pasal 154 UU No.9 tahun 2015 tentang pemerintah daerah yang memberikan penambahan kewenangan kepada DPRD yakni memilih bupati dan wakil bupati dalam hal kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa jabatan. Maka diperlukan adanya penambahan pasal mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan dari tugas dan wewenang tersebut. ‘’Kami harap apa yang diusulkan ini dapat ditindaklanjuti,’’ katanya lagi.

Setelah memberikan penyampaian oleh Jubir Tatib, Ketua DPRD Loteng, H Ahmad Puadi FT menegaskan, usulan dari Pansus Tatib akan dibahas. Atas dasar itulah dibentuknya Pansus I perubahan Tatib. ‘’Perubahan Tatib ini akan dibahas dalam sidang yang sudah dijadualkan untuk tahapan lanjutan,’’ kata Puadi.(ROS/adv)

Kirim Komentar

Tinggalkan Balasan