Pajak Penerangan Jalan PLN Tak Mesti untuk PJU

PJU: Nampak sejumlah tiang lampu penerangan jalan umum (PJU) di jalan bypass menuju Bandara Lombok International Airport (LIA). (Foto: Akhyar Rosidi/Lomboktoday.co.id)

LOTENG, LOMBOKTODAY.CO.ID – Sejumlah masyarakat yang ada di desa, khususnya di wilayah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sampai saat ini belum bisa menikmati penerangan jalan umum (PJU) secara merata. Padahal, pembayaran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang dilakukan oleh PLN itu, dibebankan kepada semua pelanggan, baik itu pelanggan yang ada di kota atau di desa.

PJU: Nampak sejumlah tiang lampu penerangan jalan umum (PJU) di jalan bypass menuju Bandara Lombok International Airport (LIA). (Foto: Akhyar Rosidi/Lomboktoday.co.id)

Sebelumnya juga sejumlah kepala desa di Lombok Tengah mempertanyakan penggunaan pajak dari PPJ yang dibebankan sebesar 10 persen oleh PLN  kepada pelanggan. ‘’Penggunaan hasil PPJ yang dibayarkan oleh pelanggan itu menjadi kewenangan pemerintah daerah. Karena, PPJ itu langsung menjadi PAD yang dibayarkan oleh PLN. Untuk lebih jelasnya silakan tanya kepada pemerintah daerah untuk penggunaannya,’’ kata Kepala PLN Cabang Praya, Lombok Tengah, Denny Mahfu kepada wartawan di kantornya, Selasa (11/4).

Di tempat terpisah, Sekretaris Dinas Pendapatan Kabupaten Lombok Tengah, Helmi Qazwaini mengatakan, retribusi dari pajak PPJ yang dibayarkan oleh PLN yang dibebankan kepada pelanggan itu, tidak mesti digunakan kembali untuk PJU. Tapi, bisa juga diarahkan untuk program lain sesuai kebutuhan. Karena, pajak PPJ itu adalah salah satu jenis pajak yang menjadi PAD. ‘’Jadi, PPJ itu tidak mesti digunakan kembali untuk PJU,’’ katanya.

Apabila masyarakat desa ingin memasang PJU. Mereka bisa melakukan secara swadaya. Tapi, harus ada meterisasi sesuai mekanisme dari PLN. Selama ini, masalah PJU di desa selalu menjadi persoalan. Sehingga pemerintah merencanakan akan mengubah PPJ itu menjadi pajak listrik. Hal ini penting agar masyarakat tidak salah paham dalam hal PPJ yang dibebankan kepada pelanggan PLN itu. ‘’PJU itu selalu jadi persoalan di setiap rapat koordinasi,’’ ungkapnya.

Adapun jumlah target PAD dari PPJ tahun 2017 ini mencapai Rp12,1 miliar. Sedangkan PAD melalui PPJ tahun 2016  itu sebesar Rp10,9 miliar. Sehinga untuk tager PAD dari PPJ itu dinaikan sekitar 1 persen sesuai jumlah pelanggan dari PLN. Karena, dalam penentuan target pajak dari PPJ itu, dilakukan berdasarkan jumlah pelanggan. Apabila jumlah pelanggan semakin banyak, maka semakin tinggi pajak dari PPN itu. ‘’Jumlah pajak dari PPJ untuk triwulan pertama tahun 2017 ini baru mencapai Rp3,5 miliar,’’ ujarnya.(ROS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *