Ratusan Sopir Angkutan Umum Tuntut Keadilan

PARKIR: Mobil angkutan umum L300 terparkir di pinggir jalan depan kantor DPRD Lombok Tengah. (Foto: Akhyar Rosidi/Lomboktoday.co.id)

LOTENG, LOMBOKTODAY.CO.ID – Ratusan sopir angkutan umum L300 yang tergabung dalam  Asosiasi Angkutan Umum (ASKUM) Kabupaten Lombok Tengah mendatangi kantor DPRD Lombok Tengah, Jumat (28/4), untuk menuntut keadilan. Ketua ASKUM Lombok Tengah, Supardi mengatakan, sesuai aturan, pemerintah bertanggung jawab terhadap pembinaan lalu lintas. Dan saat ini, banyak para calo atau agen yang berkeliaran menaikkan orang dan barang di Renteng-Bertais. Ini tentu sangat merugikan mereka (para sopir L300), yang setiap hari di perempatan dan di sepanjang jalan mencari hidup sebagai sopir. ‘’Berkeliarannya para agen tidak resmi yang luput dari pengawasan pihak berwenang, membuat kami datang ke kantor dewan ini untuk menuntut keadilan,’’ katanya.

PARKIR: Mobil angkutan umum L300 terparkir di pinggir jalan depan kantor DPRD Lombok Tengah. (Foto: Akhyar Rosidi/Lomboktoday.co.id)

Keberadaan para agen yang berkeliaran menaikan orang atau barang di tiap-tiap jalan, menyebabkan terminal yang sejatinya diperuntukkan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, mejadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. ‘’Terminal seakan tidak berfungsi,’’ ungkapnya.

Selain itu, munculnya angkutan plat merah tidak dalam trayek sangat merugikan pendapatan para sopir L300, terlebih ketika musim liburan sekolah maupun pada saat musim haji. Karena itu, pihaknya menuntut pengaturan  trayek angkutan plat merah sesuai kesepakatan bersama Asosiasi. Penertiban Armada Damri dan/atau Angkutan Antar Kota yang melintasi wilayah Lombok Tengah, supaya menaikan dan menurunkan orang dan/atau barang di Terminal. ‘’Para agen yang berkeliaran harus ditindak tegas,’’ ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Lombok Tengah, Lalu Ahmad Sauki mengatakan, terkait menurunkan dan menaikkan penumpang yang tidak dilakukan di terminal oleh para sopir, akan dikoordinasikan dengan pihak kepolisian. Artinya, pihaknya akan mengambil tindakan tegas terhadap para sopir angkutan yang tidak menaikkan dan menurukan penumpang di terminal dan kendaraan open cup yang mengangkut orang. ‘’Untuk terminal Renteng sudah diambil oleh Pemerintah Provinsi  NTB,’’ katanya.(ROS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *