Pemda Diminta Terapkan E-Planning

2 minutes reading
Tuesday, 9 May 2017 22:09 0 202 Editor

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota diminta utuk menerapkan sistem e-planning untuk mempermudah pengawasan oleh pihak-pihak terkait. Hal itu disampaikan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basaria Panjaitan saat Rapat Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, di Gedung Graha Bhakti Praja (GBP), kantor gubernur NTB, Selasa (09/5). Rapat tersebut dihadiri Gubernur NTB, Dr TGH M Zainul Majdi dan Wakil Gubernur, H Muh Amin.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basaria Panjaitan saat Rapat Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, di Gedung Graha Bhakti Praja (GBP), kantor gubernur NTB, Selasa (09/5).

Di hadapan para bupati/walikota se-NTB dan seluruh kepala SKPD lingkup Pemprov NTB itu, Basaria Panjaitan menjelaskan, dengan sistem e-planing yang diintegrasikan dengan e-budgeting, maka seluruh rencana dan anggaran dapat diketahui secara terbuka oleh masyarakat umum. Sehingga, akan memperkecil terjadinya kecurangan dan penyimpangan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Di NTB terdapat lima kabupaten/kota yang sudah menerapkan e-planing, yaitu Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Bima dan Kota Bima. Sementara yang belum, Basaria meminta untuk mempercepat penerapan sistem e-planing dan e-budgeting agar seluruh perencanaan dapat diawasi dengan mudah. ‘’Di tangan kita semua sudah ada handphone android. Nanti bapak/ibu bupati/walikota dapat membuka program aplikasi yang dipakai sekarang, sehingga nanti ini mempermudah pengawasan terhadap semua pelaksanaan yang ada di kabupaten/kota,’’ ungkapnya.

Selain itu, Basaria juga meminta bupati/walikota untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menurutnya, bupati/walikota telah digaji oleh negara dalam melanyi masyarakat dengan sepenuh hati tanpa meminta masyarakat menyiapkan segala kebutuhan yang diinginkan para bupati/walikota. ‘’Jangan sekali-kali punya pemikiran, kita ini malah menjadi raja yang minta dilayani masyarakat,’’ ujarnya. Justeru yang dilakukan para bupati/walikota menurutnya adalah menyiapkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan masyarakat, sesuai janji yang dilakukannya saat kampanye.(ar/wan/bul/eka/jar/ltd)

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LAINNYA