NTB Kembali Raih Opini WTP untuk ke-6 Kalinya

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Pemerintah Provinsi NTB kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, untuk pengelolaan keuangan daerah tahun 2016. Predikat WTP tersebut merupakan kali keenam secara berturut-turut sejak tahun 2011 lalu. Opini WTP ke-enam itu disampaikan Anggota VI BPK RI, Dr H Harry Azhar Azis pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi NTB, di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi, Rabu (31/5). Penyerahan LHP BPK RI tersebut, dihadiri Gubernur  NTB, Dr TGH M Zainul Majdi, Wagub NTB, H Muh Amin, Sekda NTB, Dr H Rosiady Sayuti, FKPD Provinsi NTB dan Kepala OPD Provinsi NTB.

WTP: Gubernur NTB, Dr TGH M Zainul Majdi menerima penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, yang diserahkan oleh Anggota VI BPK RI, Dr H Harry Azhar Azis pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi NTB, di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi, Rabu (31/5).

Pada saat itu, Anggota VI BPK RI, Dr H Harry Azhar Azis menyampaikan, BPK RI telah melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi NTB tahun 2016. Pemeriksaan tersebut, ditujukan untuk menguji kesesuaiannya terhadap standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian internal. ‘’Alhamdulillah, laporan hasil pemeriksaan tersebut dapat kami serahkan kepada Ketua DPRD dan sekaligus juga kepada Gubernur NTB dengan tepat waktu,’’ katanya.

Dr Harry Azhar Aziz menjelaskan, Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB tahun anggaran 2016 merupakan laporan keuangan kedua yang disusun dengan menggunakan metode basis akrual. Laporan itu meliputi 7 (tujuh) jenis yaitu, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran, serta neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

Menurut pria kelahiran Kepulauan Riau itu, pihaknya telah memeriksa laporan keuangan tersebut yang meliputi pendapatan dengan realisasi Rp3,949 triliun dari anggaran Rp3,803 triliun, realisasi belanja dan transfer Rp3,764 triliun dari anggaran Rp3,953 triliun, total aset bernilai Rp11,890 triliun, serta jumlah kewajiban ditambah equitas Rp11,890 triliun.

Ia juga mengungkapkan, jumlah anggaran belanja dan transfer yang dibiayai dari pendapatan transfer sebesar Rp2,588 triliun dan pendapatan asli daerah (PAD) senilai Rp1,359 triliun serta lain-lain pendapatan yang sah Rp2,120 triliun. Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2016 mengalami peningkatan sebesar 14,54% dibanding tahun 2015 lalu, belanja dan transfer mengalami kenaikan sebesar 11,87% dibanding tahun 2015 lalu.

Ia menjelaskan, apabila rekomendasi ditindaklanjut di atas 80%, maka berarti pengelolaan tindaklanjut rekomendasi oleh pemerintah daerah dianggap sangat baik. Terdapat 9,5% rekomendasi yang belum sesuai dan dalam proses tindaklanjut yaitu sebesar 7,25% dan sebanyak 38 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti yaitu 2,9% serta sebanyak 23 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah. Usaha-usaha perbaikan yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB atas pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2016 sebagian besar telah sesuai dengan action plan yang dibuat oleh Gubernur NTB.

‘’BPK RI juga tetap mendorong Pemerintah Provinsi NTB untuk senantiasa melakukan upaya perbaikan secara sistemik dan konsisten, sehingga kesejahteraan masyarakat NTB dapat diwujudkan,’’ ungkap Azhar Azis yang pernah menjabat Ketua BPK RI dari Oktober 2014-April 2017.

Selain itu, BPK juga ditugaskan untuk mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara menjadi lebih ekonomis, efisien dan efektif. Sehingga bermanfaat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan data buku Provinsi NTB dalam angka tahun 2016 dan Badan Pusat Statistik, dapat diketahui bahwa ketiga indikator Provinsi NTB lebih baik dibanding indikator kesejahteraan secara nasional. Tiga indikator tersebut adalah pertumbuhan ekonomi di NTB triwulan III 2016 mencapai 7,48%, sementara untuk tingkat nasional hanya 5,04%, tingkat pengangguran dalam tiga tahun terakhir selalu menurun dan lebih rendah dari nasional, pada tahun 2016 gini ratio di NTB 0,365 sementara tingkat nasional 0,394, sama halnya dengan tingkat kemiskinan pun selalu lebih rendah dari tingkat nasional.

‘’Kami berharap tiga indikator yang sudah baik pencapaiannya di tingkat nasional tersebut, pada tahun 2017 Pemerintah Provinsi NTB dapat menekan lebih rendah untuk gini ratio dan juga meningkatkan ratio indeks pembangunan manusia,’’ ujanrya.(wan)

Kirim Komentar

Leave a Reply