Thursday, 8 June 2017

Inspektorat Gandeng Kejaksaan Lakukan Penagihan

Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur, H Haris. (Foto: Dimyati/Lomboktoday.co.id)

LOTIM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Untuk melakukan aksi tindaklanjut temuan BPKP terkait penagihan kelebihan pembayaran terhadap proyek dan dana insentif, Inspektorat Kabupaten Lombok Timur menggandeng Kejaksaan Negeri Selong untuk melakukan penagihan. ‘’Kita gandeng Kejaksaan untuk melakukan penagihan,’’ kata Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur, H Haris kepada wartawan di kantornya, Kamis (08/6).

Menurut Haris, untuk penyelesaiannya, BPKP memberikan deadline (tenggat waktu) 60 hari, dan harus sudah selesai. ‘’Kalau dalam waktu 60 hari tak tuntas, maka penanganannya diserahkan ke ranah hukum,’’ ungkapnya.

Karena, pihak BPKP memberikan tenggat waktu 60 hari itu untuk memberikan tanggapan terhadap rekomendasi terkait hasil temuan tersebut. Dalam rekomendasi tersebut, ada tiga SKPD yang harus mengembalikan kelebihan pembayaran, yaitu Dinas Kesehatan Lombok Timur, RSUD dr Soejono Selong dan Dinas Perindag Lombok Timur.

Dari tiga SKPD, yang terbesar pengembaliannya yaitu Dinas Perindag Lombok Timur yaitu Rp959,1 juta terkait proyek pembangunan empat pasar. ‘’Terhadap permaalahan ini, kepala SKPD harus bertanggungjawab penuh,’’ ujarnya.(DIM)

Kirim Komentar

Tinggalkan Balasan