Thursday, 8 June 2017

Pasca Perampokan ‘’Fear of Crime’’ Dirasakan Masyarakat NTB

JAKARTA, LOMBOKTODAY.CO.ID – Kesuksesan Kapolda NTB, Brigjen Polisi Firli selaku pimpinan tim penyelesaian sengketa lahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Resort—Lombok Tengah, dianggap telah berhasil menyelesaikan seluruh tugasnya dengan baik dan tuntas. Hal itu ditandai dengan penyerahan dana kerohiman tahap terakhir (tahap 3) dari pihak ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation) kepada penggarap tanah negara di KEK Mandalika Resort, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Rabu kemarin (07/6).

Dian Sandi Utama. (Dok/Lomboktoday.co.id)

Namun di beberapa media, justeru hari ini, Kamis (08/6), sedang memberitakan tentang kejadian-kejadian mengerikan terkait kasus perampokan yang terjadi di beberapa wilayah NTB. Bahkan, berita tersebut tepat berada di bawah headline berita kesuksesan Kapolda NTB, Brigjen Polisi Firli dalam urusan sengketa lahan KEK Mandalika Resort tersebut.

Kenapa Kapolda NTB, Brigjen Polisi Firli bisa sukses dalam hal tersebut, tapi belum berhasil menyelesaikan persoalan keamanan? Ketika LOMBOKTODAY.CO.ID memintai pendapat Ketua Aliansi Pemuda NTB-Jakarta, Dian Sandi Utama, di Jakarta, Kamis (08/6), bahwa ia bukannya tidak menganggap penyelesaian sengketa lahan seperti masalah ITDC, urusan dana kerohiman, dan lain-lainnya itu tidak penting, tapi ada standar prioritas dalam institusi kepolisian.

Salah satunya yaitu menciptakan rasa aman kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan 11 standar prioritas Kapolri. Malah terkait penyelesaian lahan-lahan bermasalah itu, justeru ‘’tidak ada’’.

Sekarang di NTB, khususnya Lombok, sedang ramai-ramainya oleh pemberitaan perampokan sadis, pembegalan wisatawan di beberapa titik destinasi wisata. Dimana, yang menjadi korbannya adalah wisatawan mancanegara. Mestinya, menurut Dian Sandi, hal ini menjadi prioritas Kapolda NTB, Brigjen Polisi Firli, selaku pimpinan tertinggi dalam hal keamanan dan ranah hukum di wilayah NTB. ‘’Karena, ekses kejahatan ini akan berdampak luar biasa terhadap citra negatif NTB dan dunia kepariwisataan kita. Kami berharap, pihak kepolisian mestinya lebih bersikap professional,’’ kata Dian Sandi.

Setidaknya, kata Dian Sandi, polisi harus membuat strategi untuk mengatasi aksi-aksi perampokan tersebut. Mengefektifkan peranan kepolisian dalam fungsi pencegahan (preventif). Mengungkap kasus dengan menangkap para pelaku, mestinya harus dilakukan sesegera mungkin. Penting bagi aparat keamanan untuk mengambil langkah-langkah deteksi dini. Sekaligus merespon secara cepat dan tepat setiap peristiwa aksi kejahatan atau kekerasan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Dian Sandi menjelaskan, tidak elegan jika pihak aparat keamanan melakukan suatu tindakan atau gagal untuk mengambil tindakan/pembiaran (by ommission) terhadap setiap peristiwa yang mengancam keselamatan warga negara atau kejahatan lainnya yang dapat mengancam hak rasa aman masyarakat.

Lebih-lebih para pelaku kejahatan akhir-akhir ini terlihat begitu sadis, tindakan mereka sudah masuk kategori pembantaian. Karena mereka sudah tidak lagi mengejar barang hasil rampokan, tapi mereka menghabisi nyawa korbannya. Di sini polisi harus mampu memahami kondisi psikologis masyarakat, setelah adanya kejadian perampokan dan aksi kejahatan itu. ‘’Hari ini sebenarnya pihak kepolisian sedang dituntut untuk mampu memberi rasa aman dan nyaman terhadap masyarakat, terlebih masyarakat sedang menjalani ibadah puasa. Mestinya aparat keamanan jangan membiarkan masyarakat berada dalam situasi yang menegangkan. Masyarakat kita ini sedang keresahan dan ketakutan (fear of crime) yang luar biasa pasca tragedi tersebut,’’ ungkapnya.

Memang, lanjut Dian Sandi, secara sosiologis, kejahatan merupakan masalah sosial yang terjadi di sepanjang riwayat hidup manusia. Di Lombok pun kerap terjadi kasus-kasus serupa, jauh sebelum Kapolda NTB yang sekarang menjabat. ‘’Tapi dalam hal ini, kita tidak sedang membahas perilaku manusia yang tidak bisa dikendalikan. Kita sedang membahas masyarakat yang secara hakiki memiliki kebutuhan akan rasa aman dan negara memiliki kewajiban untuk menciptakan itu. Karena, hak atas rasa aman tersebut, merupakan bagian penting dari perwujudan hak asasi manusia (HAM) yang paling fundamental,’’ ujarnya.(ar)

Kirim Komentar

Tinggalkan Balasan