Saturday, 10 June 2017

Fraksi DPRD Loteng Sampaikan Pandangan Dua Ranperda

LOTENG, LOMBOKTODAY.CO.ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Fraksi DPRD Loteng terhadap dua rancangan peraturan daerah (Ranperda), Jumat (09/6). Dua Ranperda itu diantaranya; Laporan LKPJ Anggaran Penadapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Perubahan Atas Peraturan Daerah (Perda) No.5 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

SIDANG PARIPURNA: Suasana sidang paripurna DPRD Lombok Tengah dengan agenda penyampaian Pandangan Fraksi DPRD Loteng terhadap dua rancangan peraturan daerah (Ranperda), Jumat (09/6). (Foto: Akhyar Rosidi/Lomboktoday.co.id)

Dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD Lombok Tengah, H Achmad Fuadi, FT tersebut, semua fraksi setuju untuk membahas dua buah Ranperda itu lebih lanjut. Juru bicara (Jubir) Fraksi Partai Golkar, L Mas’ud menyampaikan, Fraksi Golkar menyetujui Ranperda tersebut dibahas untuk selanjutnya. Sehingga hasilnya bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. ‘’Perubahan atas Perda No.5 setidaknya bisa mempercepat pencapaian pendapatan Lombok Tengah,’’ katanya.

Hal senada juga disampaikan Jubir Partai Demokrat, M Samsoel Qomar. Ia mengatakan, secara umum tidak ada masalah terkait pandangan terhadap dua Ranperda tersebut, mengingat hal itu untuk kepentingan masyarakat. Hanya saja, dalam hal ini dirinya mempertanyakan komitmen SKPD yang dinilai masih kurang. ‘’Kalau buat aturan supaya dilaksanakan. Selama ini SKPD terkesan tidak pernah sinkron dengan aturan yang sudah dibuat,’’ katanya.

Jubir dari Fraksi Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP), Mayuki menyampaikan, Fraksi PPP sejauh ini setuju jika dua Ranperda ini dibahas selanjutnya. Tapi, ada beberapa hal yang menjadi cacatan. ‘’Retribusi pasar agar bisa dikelola dengan baik,’’ harapnya.

Sedangkan Jubir Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB), Legewarman menilai tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD), ternyata tidak mampu diimbangi dengan kemajuan pembangunan daerah. Sehingga peningkatan PAD dinilai tidak patut untuk dibanggakan. Sebab, implementasinya di lapangan tidak ada kemajuan. ‘’Jadi, yang perlu kita banggakan PAD meningkat kemajuan pun demikian. Tapi ini malah sebaliknya, PAD meningkat lapangan pekerjaan semakin mengecil,’’ katanya.

Ditambahkan, peningkatan realisasi pendapatan daerah tidak disertai dengan peningkatan realisasi belanja yang berpihak kepada masyarakat kecil. Malah sebaliknya, lebih berpihak kepada tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Besarnya realisasi tambahan penghasilan bagi PNS setiap tahunnya hampir sama besar dengan peningkatan realisasi pendapatan daerah.

‘’Apabila realisasi tambahan penghasilan pegawai kedepannya seperti tahun ini, maka dapat dipastikan Pemkab Lombok Tengah akan gagal untuk mengantarkan rakyat Lombok Tengah menuju gerbang kesejahteraan. Ini yang perlu ditekankan,’’ ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Lombok Tengah, H Achamd Fuadi FT mengatakan, jawaban dari Pemkab Lombok Tengah terhadap pandangan umum dari masing-masing fraksi itu akan disampaikan pada sidang paripurna 12 Juni mendatang.(ROS)

Kirim Komentar

Tinggalkan Balasan