Wednesday, 5 July 2017

Gubernur NTB Minta Kemenlu dan BNP2TKI Perhatikan Nasib TKI

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr TGH M Zainul Majdi. (Foto: L Mandra Setiawan/Lomboktoday.co.id)

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr TGH M Zainul Majdi meminta kepada Pemerintah RI dalam hal ini Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk bisa memperhatikan nasib para tenaga kerja Indonesia (TKI) illegal yang terjaring oleh pihak Keimigrasian Pemerintah Malaysia.

‘’Langkah tersebut penting dilakukan untuk memastikan keberadaan TKI Illegal yang terjaring dalam operasi yang dilakukan oleh Pemerintah Malaysia, agar nasib mereka tidak telantar,’’ kata Gubernur NTB, Dr TGH M Zainul Majdi kepada wartawan di Mataram, Rabu (05/7).

Tuan Guru Bajang (TGB), begitu Gubernur NTB ini biasa disapa juga meminta pihak Kemenlu dan BNP2TKI supaya bisa lebih intens melakukan komunikasi terkait nasib para TKI illegal di Malaysia. Karena bagaimanapun juga, mereka adalah WNI (warga Negara Indonesia) yang wajib dilindungi dan diperhatikan, terlepas dari status mereka yang illegal.

‘’Kalau memang bisa dilakukan pemutihan, ya sebaiknya supaya dilakukan pemutihan saja. Tapi kalau tidak bisa dilakukan dan terpaksa dilakukan pemulangan, ya harus dipulangkan dengan baik dan secara terhormat, agar jangan sampai mereka telantar di sana,’’ ungkapnya.

Harus diakui, lanjut TGB, para TKI selama ini, baik itu yang legal maupun non prosedural (illegal) telah banyak berkontribusi bagi devisa Negara. Sehingga, hal ini menjadi tanggungjawab bersama ketika mereka (para TKI, Red) tersangkut permasalahan di negara tempat mereka bekerja. Sejauh ini pihaknya hanya bisa melakukan komunikasi dan berkoordinasi dengan pihak Kemenlu maupun BNP2TKI, supaya para TKI bisa mendapatkan penanganan dengan baik. ‘’Kita (Pemerintah Daerah NTB, Red) kan tidak memiliki kewenangan melakukan penanganan pemerintah di luar negeri. Jadi, tidak bisa banyak berbuat, selain melakukan langkah tersebut,’’ ujarnya.

Untuk diketahui, NTB sendiri termasuk salah satu daerah pengirim TKI terbesar di Indonesia.  Setiap tahun TKI yang berangkat, khusus ke negara tujuan Malaysia mencapai 50 ribu orang lebih. Itu baru yang resmi, belum lagi yang berangkat melalui jalur non prosedural.(wan)

Kirim Komentar

Tinggalkan Balasan