Tuesday, 8 August 2017

11 Potensi Bencana Ada di NTB

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Sebagian besar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tergolong rentan bencana. Dari 14 jenis potensi bencana di Indonesia, 11 diantaranya terdapat di wilayah NTB. Penyebabnya adalah kondisi geologis NTB, terutama di wilayah pegunungan dan pesisir pantai, mulai dari Barat sampai Timur rawan bencana. Mengantipasi kerentanan bencana itu, tidak hanya membutuhkan program penanganan secara komprehensif dan terintegrasi, tapi juga penting menyiapkan masyarakat agar tangguh bencana.

Wagub NTB, H Muh Amin. (Foto: L Mandra Setiawan/Lomboktoday.co.id)

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, H Muh Amin menegaskan hal itu saat membuka Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Penanganan Bencana Tahun 2017, di Hotel Lombok Raya Mataram, Selasa (08/8). ‘’Ketika terjadi bencana, sudah pasti akan menurunkan, bahkan melumpuhkan tingkat produktivitas masyarakat. Misalnya tidak sedikit lahan yang tadinya bisa ditanami, tapi ketika datang bencana banjir, lahan tersebut akan rusak dan infrastrukturnya juga rusak. Jadi, semua pihak harus ikut berperan untuk ‘merecovery’ akibat bencana tersebut,’’ katanya.

Merujuk pada Undang-Undang (UU) No.24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana mengingatkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Karenanya, Wagub NTB berharap dalam menjalankan amanah konstitusi itu, perlu disusun suatu konsep penanggulangan bencana yang terencana, terkoordinasi dan menyeluruh. Mulai pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Orang nomor dua di NTB itu juga meminta pemerintah daerah dan semua pihak terkait untuk menyatukan langkah-langkah taktis yang cepat dan tepat guna meminimalisir dampak bencana sekaligus mempersiapkan diri untuk menghadapi resiko bencana di masa depan. ‘’Sebagai langkah preventif, saya minta BPBD NTB selaku leading sector penanggulangan bencana lebih mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat, agar menjadi masyarakat tangguh bencana,’’ pintanya.

Asdep Tanggap Cepat Bencana, Kemenko PMK, Joko Yuwono mengatakan, dari hasil Rakor ini diharapkan dapat diperoleh masukan-masukan dan pemikiran serta komitmen lebih jauh lagi agar dapat mengantisipasi berbagai permasalahan kebencanaan. Untuk selanjutnya dapat dirumuskan berbagai langkah upaya penanggulangan melalui keterpaduan kebijakan dan perencanaan, khususnya dalam pengurangan resiko bencana.

Herbin Manihuruk selaku Asdep PRB (Pengurangan Resiko Bencana) menambahkan, hasil indeks resiko bencana (database tahun 2014) dari 478 kabupaten/kota, 77% wilayah Indonesia merupakan resiko tinggi rawan bencana, untuk di NTB 88% dari wilayah ini menjadi lokasi prioritas.

Mengantisipasi bencana itu, kata Herbin, maka hal yang perlu dilakukan pemerintah adalah seperti kata Wagub tadi, yakni sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia juga mengungkapkan gagasannya tentang upaya mewujudkan ketangguhan bencana di setiap desa. Artinya, ketika terjadi bencana, kata Herbin, maka pihak pertama yang bisa menyelamatkan masyarakat, bukan BPBD atau Tim SAR, tapi masyarakat itu sendiri. ‘’25% bisa selamat karena diri sendiri, maka dari itu masyarakat harus kita internalisasikan bagaimana upaya-upaya penyelamatan diri. Jadi, program pembentukan Desa Tangguh Bencana menjadi prioritas yang perlu kita sukseskan bersama,’’ katanya.(wan/ar/ltd)

Kirim Komentar

Tinggalkan Balasan