Tuesday, 8 August 2017

Penyandang Disabilitas Masih Dipandang Sebelah Mata

Direktur Jasa Keuangan dan BUMN Bappenas RI, Muhammad Kholifi Hani.

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Harus diakui, hampir sebagian besar masyarakat masih hanya memandang penyandang disabilitas itu dengan mata sebelah dan masih kurang mendapatkan sebuah perhatian seperti di tengah masyarakat.

Dimana, dalam kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap masyarakat penyandang disabilitas yang masih kurang mendapatkan perhatian dan perlakuan adil, baik secara sosial, ekonomi dan termasuk akses keuangan dunia dalam perbankan itu sendiri.

‘’Dari semua total masyarakat yang di Indonesia penyandang disabilitas, dimana hasil survei penduduk sensus (Supas) sebesar 17,79 juta jiwa atau 8,56 persen penduduk usia 10 tahun ke atas. Dari hampir sebagian besar belum memiliki akses ke lembaga keuangan formal,’’ kata Direktur Jasa Keuangan dan BUMN Bappenas RI, Muhammad Kholifi Hani, di Hotel Lombok Astoria Mataram, Selasa (08/8).

Diakui Kholifi, sampai saat ini, program inklusi keuangan untuk disabilitas masih sangat sedikit bisa ditemukan di lembaga perbankan, kalau ada masih minim dan belum maksimal dilakukan. Padahal, keberadaan akses keuangan berkeadilan bagi penyandang disabilitas, selain merupakan bentuk keberpihakan pemerintah dan lembaga perbankan terhadap penyandang disabilitas, juga sangat potensial bagi program pemerintah mencapai target 75 persen masyarakat melek keuangan perbankan.

‘’Untuk kemudahan akses keuangan perbankan dimaksud, mulai dari ketersediaan infrastruktur memadai hingga kredit usaha yang bisa memungkinkan memudahkan-kemudahan bagi para penyandang disabilitas melakukan akses keuangan,’’ ungkapnya.

Kholifi mencontohkan, misalkan di sebuah ATM sendiri sudah ada brailnya, tapi kan kalau hal gaya brail saja tidak cukup. Misalkan tuna netra untuk menentukan nomor pin yang ada di mesin ATM, harus juga dibarengi suara, mana depan belakang supaya di ketahui.

Karena itulah, melalui studi inklusi keuangan bagi penyandang disabilitas sekarang dengan melibatkan organisasi disabilitas. Pemda NTB dan lembaga keuangan perbankan, akses layanan keuangan perbankan bagi disabilitas bisa lebih diperhatikan dan dipermudah untuk pembukaan rekening, termasuk mendapatkan bantuan kredit usaha.

‘’Endingnya tidak hanya inklusi keuangan disabilitas, tapi bisa mendapatkan pinjaman keuangan untuk kesejahteraan ekonomi, termasuk bagaimana lembaga keuangan dan perbankan bisa menerima staf atau pekerja dari kalangan disabilitas untuk bisa supaya bekerja,’’ ujarnya.(wan)

Kirim Komentar

Tinggalkan Balasan