Dewan Setujui Rancangan KUPA-PPAS APBD Perubahan Loteng 2017

‘’Kerjasama Bagian Humas Sekretariat DPRD Lombok Tengah dengan Media Online LOMBOKTODAY.CO.ID’’

LOTENG, LOMBOKTODAY.CO.ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah menyetujui pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran—Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Loteng tahun 2017.

MoU: Suasana penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Lombok Tengah. (Foto: Akhyar Rosidi/Lomboktoday.co.id)

Sidang paripurna itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lombok Tengah, H Achmad Puaddi dan dihadiri Wakil Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri, para pimpinan dan anggota DPRD Loteng, serta kepala SKPM Lombok Tengah, di gedung utama kantor DPRD Lombok Tengah, Rabu (16/8).

Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lombok Tengah, Legewarman menjelaskan, Rancangan KUPA-PPAS yang diajukan pemerintah daerah sudah dibahas bersama oleh tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD untuk selanjutnya disepakati menjadi KUPA-PPAS. Perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2017 dilakukan, karena terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, dan adanya keadaan yang mengharuskan dilakukan pergeseran anggaran. Baik antar program maupun antar SKPD, termasuk juga untuk mengakomodir adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang telah ditetapkan dalam Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2016.

‘’Hasil pembahasan rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2017 yang dilakukan TAPD bersama Badan Anggaran akan tertuang dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Lombok Tengah,’’ kata Legewarman.

Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) ini menyebutkan, kebijakan pendapatan Perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2017 diarahkan untuk meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada beberapa objek pajak dan retribusi daerah. Penyesuaian target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang bersumber dari deviden pada beberapa BUMD serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri mengamanatkan pendapatan daerah yang bersumber dari Dana BOS dianggarkan pada kelompok lain-lain PAD yang sah.

Dibandingkan dengan APBD Induk tahun 2017, Legewarman menjelaskan, pendapatan daerah pada perubahan APBD 2017 yang awalnya berjumlah Rp1.833.758.150.546,31 ditargetkan bertambah sebesar Rp109.910.363.556,42 atau meningkat sebesar 5,99%, sehingga menjadi sebesar Rp1.943.668.514.102,73.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan pada APBD Induk 2017 sebesar Rp170.294.219.546,31 mengalami peningkatan sebesar Rp105.460.534.079,42 menjadi sebesar Rp275.754.753.625,73, dengan rincian Pajak Daerah bertambah sebesar Rp7.500.000.000,00 menjadi sebesar Rp61.401.083.054,01. Retribusi Daerah bertambah sebesar Rp500.552.861,20 menjadi sebesar Rp20.780.846.898,00. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan bertambah sebesar Rp851.181.218,22 menjadi sebesar Rp12.154.330.861,72 yang bersumber dari penyesuaian Deviden BUMD berdasarkan hasil RUPS Tahun 2016 pada PT Bank NTB sebesar Rp10.434.390.906,00, PD BPR NTB Lombok Tengah Rp1.703.702.157,00 dan PT Jamkrida sebesar Rp16.237.798,72.

Demikian pula dengan lain-lain PAD yang sah bertambah Rp96.608.800.000,00 menjadi sebesar Rp181.418.492.812,00 yang bersumber dari Dana BOS SD dan SMP. Plafon Belanja Tidak Langsung pada APBD Induk Tahun Anggaran 2017 ditetapkan sebesar Rp1.132.948.841.446,31 mengalami pengurangan sebesar Rp161.003.156,47 menjadi Rp1.132.787.838.289,84.

Sementara plafon Belanja Langsung yang ditargetkan di APBD Induk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp691.052.890.817,00 mengalami penambahan sebesar Rp232.599.871.625,93 menjadi Rp923.652.762.442,93. ‘’Badan Anggaran menyampaikan apresiasi atas proses pengajuan dan pembahasan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 ini dapat terlaksana sesuai jadual yang telah ditetapkan,’’ ungkapnya.

Menurut Legewarman, masih banyak program kegiatan yang dilaksanakan menjelang akhir tahun anggaran yang berakibat pada minimnya waktu yang tersedia untuk menyelesaikan program kegiatan yang tersusun. Hal ini menyebabkan banyak program kegiatan khususnya kegiatan fisik yang tidak mampu terselesaikan sampai akhir tahun anggaran, bahkan tidak jarang berakibat kepada menurunnya kualitas pekerjaan. ‘’Badan Anggaran mendorong pemerintah daerah untuk melakukan upaya-upaya konkrit untuk mempercepat penyerapan realisasi anggaran,’’ tutupnya.(ROS/adv)

Kirim Komentar

Leave a Reply