NTB, Pioner Pengurusan Paspor Berbasis HAM

 

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID—Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi provinsi pertama atau pioner di Indonesia yang menerapkan pelayanan pengurusan paspor berbasis Hak Asasi Manusia (HAM).

Sekretaris Daerah NTB, H Rosiady Sayuti meresmikan ruang pelayanan paspor berdimensi ramah HAM, di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Rabu(07/3).

Ini setelah Sekretaris Daerah NTB, H Rosiady Sayuti meresmikan ruang pelayanan paspor berdimensi ramah HAM, di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Rabu(07/3).

Layanan berbasis HAM ini adalah salah satu bentuk komitmen dan perhatian yang diberikan Kantor Imigrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Apalagi layanan ini dikhususkan untuk para orangtua, para penyandang disabilitas. Sehingga nantinya, mereka tidak akan menemui kesulitan dalam mengurus paspornya.

Layanan tersebut merupakan inovasi pertama yang diresmikan di Indonesia. ‘’Terima kasih atas inisiasi dari kawan-kawan di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, menjadikan NTB sebagai pioner untuk pengurusan paspor berbasis HAM,’’ kata Sekda NTB, H Rosiady Sayuti dalam kesempatan itu.

Selain meresmikan layanan tersebut, Sekda NTB juga melakukan penandatanganan MoU, kerjasama tentang penguatan kelembagaan Unit Pengawasan Keimigrasian pada Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Drs Ronny Franky Sompie menuturkan, pelayanan publik yang saat ini diresmikan merupakan salah satu bagian dari tugas dan fungsi Imigrasi dalam melayani masyarakat.

Ia menjelaskan empat fungsi di Imigrasi yaitu fungsi pelayanan publik, fungsi penegakan hukum, fungsi menjaga keamanan, dan fungsi pengawasan. Keempat fungsi ini terus diupayakan untuk dilakukan perbaikan. Salah satunya melalui fungsi pelayanan publik tersebut. ‘’Penggunaan ruang pelayanan paspor berdimensi ramah HAM yang pertama di Indonesia, kami berikan apresiasi dan dukungan penuh beroperasinya pelayanan ini. Karena, kami nilai pelayanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat khusus seperti lansia, penyandang disabilitas dan ibu hamil untuk mengurus paspor,’’ ungkapnya.

Direktur Jenderal HAM, Dr Mualimin Abdi mengungkapkan kegembiraannya karena telah diresmikannya pelayanan publik untuk masyarakat berkebutuhan khusus berdimensi ramah HAM ini. Ia menegaskan, NTB telah menerapkan standar pelayanan publik berbasis HAM. Karena pelayanan yang diresmikan itu, merupakan bentuk kewajiban bersama untuk melayani masyarakat dengan dimensi HAM yang kuat.

‘’Sejatinya kita menyenangkan dan mempermudah langkah masyarakat yang berkebutuhan khusus. Pada hari ini, hal itu kami telah penuhi, dan akan kami operasikan dengan sebaik-baiknya,’’ katanya.

Sebelumnya, Kepala Kanwil Kemenkumham NTB, Sevial Akmily mengungkapkan, sebagai wujud mendekatkan diri ke masyarakat, Imigrasi berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan paspor berdimensi ramah HAM. Sesuai data, katanya, jumlah pemohon paspor meningkat 30%, baik itu keluar negeri untuk berlibur, umroh dan haji serta tenaga kerja yang bekerja ke luar negeri. Diantara sekian banyaknya peningkatan pemohon paspor ini, didominasi oleh para lansia, ibu hamil dan menyusui serta penyandang disabilitas.

‘’Kantor Imigrasi Mataram berusaha mempermudah pengurusan paspor kepada masyarakat yang berkebutuhan khusus ini dengan menciptakan pelayanan paspor berdimensi ramah HAM,’’ katanya.(ar/dra/ltd)

Kirim Komentar

Leave a Reply