68.599 Warga Lobar Belum Terima E-KTP

LOBAR, LOMBOKTODAY.CO.IDDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lombok Barat mencatat, dari 510.082 jumlah warga Lombok Barat (Lobar) yang telah melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) hingga akhir Februari 2018 lalu, ternyata sampai saat ini mereka belum sepenuhnya semua telah menerima E-KTP.

Fathurrahman. (Foto: Abdul Rasyid/Lomboktoday.co.id)

Alhasil, dari 510.082 jumlah warga Lombok Barat tersebut, setidaknya tercatat masih ada sebanyak 68.599 orang warga yang belum menerima E-KTP tersebut.

Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat (Lobar), Fathurrahman mengatakan, dengan masih banyaknya warga di Lombok Barat yang belum memiliki E-KTP, sejatinya dari pihak pemerintah pusat mengharapkan agar persoalan ini bisa dituntaskan sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat.

Tapi bila melihat kondisi dan kemampuan yang ada, pihaknya belum begitu yakin akan bisa tuntas sebelum pelaksanaan Pilkada. ‘’Coba bayangkan saja, kita hanya mampu melayani paling banyak antara 1.000 hingga 1.500 orang per harinya,’’ kata Sekretaris Dinas Dukcapil Lombok Barat, Fathurrahman saat ditemui LOMBOKTODAY.CO.ID, di ruang kerjanya, Senin (12/3).

Fathurrahman mengatakan, ada beberapa kendala yang dihadapi pihaknya dalam menuntaskan masalah E-KTP ini, diantaranya; menyangkut alat, sumber daya manusia (SDM), dan masalah operasional.

Untuk alat sendiri, pihaknya mengakui hanya mempunyai 10 unit alat perekaman di masing-masing kecamatan. Dan terdapat dua unit alat yang dilakukan secara mobile, yang semestinya harus ada minimal enam unit.

Sedangkan untuk kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh dinas, juga masih sangat kurang. Apalagi SDM yang mau ditempatkan di lapangan.

Kalau menyangkut operasional, kata Fathurrahman, dengan bertambahnya alat, tentu akan bertambah pula operasional.

Dengan melihat kondisi ini, maka pihaknya melakukan pilot project tiga desa di tiga kecamatan, yakni di Desa Karang Bongkot—Kecamatan Labuapi, Desa Jembatan Gantung—Kecamatan Gerung, dan Desa Gegerung—Kecamatan Lingsar.

‘’Tantangan kami terhadap masyarakat ini, tidak hanya sekadar mempunyai E-KTP semata, tapi harus lengkap dengan KK dan akte kelahiran. Dan itupun harus di-update terus,’’ ungkapnya.

Sebenarnya, lanjut Fathurrahman, apabila masyarakat sudah melakukan perekaman, maka 1×24 jam hasil perekaman yang telah dikirim ke pusat itu, E-KTP-nya sudah bisa dicetak. Tapi persoalannya adalah keping blanko tidak tersedia sesuai dengan print ready record. Sehingga sampai saat ini, pihaknya masih menyisakan sebanyak 28.104 orang. Jumlah tersebut yang antri untuk dicetak. Sedangkan pihaknya saat ini hanya mempunyai 8.000-an keping blanko E-KTP.

‘’Dan kemampuan kita dalam mencetak E-KTP itu antara 100-200 keping E-KTP per hari ini. Tapi, bagi masyarakat kita yang belum kebagian keping E-KTP, bisa menggunakan Surat Keterangan Pengganti E-KTP yang berlaku selama 6 bulan,’’ jelasnya.

Pihaknya mengakui, kebutuhan yang disediakan dalam hal perekaman E-KTP di tingkat kecamatan adalah 100 orang per hari. Tapi yang diisi oleh masyarakat hanya antara 20-30 orang per hari. Sehingga bagi operator, banyak waktunya yang terbuang begitu saja.

Disinggung mengenai dokumen akte kelahiran, Fathurrahman menjelaskan, dari 255.677 jiwa untuk usia 0-18 tahun, setidaknya yang sudah dibuatkan dokumen akte kelahirannya baru mencapai 211.590 jiwa (83%).

‘’Dari data yang ada, sampai saat ini kita sudah mencetak sebanyak 520.517 dokumen akte kelahiran dari jumlah penduduk kita sebanyak 718.469 jiwa,’’ ujarnya.(ar/ltd)

Kirim Komentar

Leave a Reply