FPPB Lotim Ancam Laporkan Panwaslu ke Bawaslu dan DKPP

LOTIM, LOMBOKTODAY.CO.ID—Forum Peduli Pilkada Bersih (FPBB) Kabupaten Lombok Timur mengancam akan melaporkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Lotim ke Bawaslu NTB dan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), karena diduga tidak netral dalam menjalankan tupoksinya sebagai penyelenggara di bidang pengawasan. ‘’Setelah dari Panwaslu ini, kami akan ke Bawaslu NTB dan DKPP untuk melaporkan Panwaslu Lotim atas kinerjanya yang kita anggap tidak netral,’’ kata Juru Bicara FPPB Lotim, Taufik Hidayat didampingi Ketua FPPB Lotim, Mastur kepada wartawan di kantornya, Rabu (02/5).

Ketua FPPB Lotim, Mastur (kanan) bersama juru bicaranya, M Taufik Hidayat (kiri) sambil menunjukkan laporan terhadap kontrak politik dari salah satu Paslon. (Foto: Syamsurrijal/Lomboktoday.co.id)

Ia mengatakan, dengan dilaporkan Panwaslu Lotim ke Bawaslu NTB dan DKPP, setidaknya akan bisa kelihatan kinerja Panwaslu untuk dilakukan evaluasi. Karena bila melihat dan memperhatikan berbagai kasus tipilu yang ditangani Panwaslu Lotim, sepertinya terdapat tebang pilih dalam penanganannya. Hal ini yang menjadi pertanyaan besar bagi pihaknya selaku masyarakat di daerah ini atas kinerja Panwaslu Lotim.

‎Patut juga diduga orang-orang yang duduk menjadi Komisioner Panwaslu Lotim itu adalah orang-orang titipan salah satu Paslon. ‘’Kalau memang Komisioner Panwaslu bukan orang titipan, maka tunjukkan bukti kerjanya dalam penanganan kasus tipilu tanpa pandang bulu, dan harus diproses kalau memang bersalah,’’ ungkap Taufik yang juga Ketua DPD KNPI Lotim.

Di tempat terpisah, Ketua Panwaslu Lotim, Retno Sirnopati menegaskan, pihaknya tetap bekerja sesuai aturan yang ada. Bila ada yang mengatakan Panwaslu Lotim tidak netral, itu hak mereka mengatakan seperti itu.

Yang jelas, semua laporan yang masuk ke pihaknya, selalu ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada, agar nanti tidak salah. ‘’Yang penting kami sudah bekerja sesuai aturan main yang ada, tanpa pandang bulu. Semua diberlakukan sama,’’ kata Retno.

Saat ditanya masalah akan dilaporkannya ke Bawaslu dan DKPP, Retno mengatakan kalau hal itu dipersilakan saja. Karena itu merupakan hak setiap warga negara untuk melakukannya sepanjang mereka memiliki bukti-bukti yang kuat.(SR)

Kirim Komentar

Leave a Reply