Semua Paslon Bupati/Wabup Lotim Anggap Panwaslu Tak Netral‎

LOTIM, LOMBOKTODAY.CO.ID—Semua Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur menganggap Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Lotim tidak netral dalam menjalankan penindakan terhadap Paslon dan timsesnya yang melanggar aturan. ‘’Semua Paslon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur menganggap kalau kita ini (Panwaslu, Red) tidak netral dalam menjalankan aturan,’’ kata Ketua Panwaslu Lotim, Retno Sirnopati kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (02/5).

Ketua Panwaslu Lotim, Retno Sirnopati (kiri) bersama Kordiv HPP, Sahnam. (Foto: Syamsurrijal/Lomboktoday.co.id)

Yang jelas, kat Retno, pihaknya tetap professional dalam menjalankan aturan main yang ada. Dimana, semua laporan masalah pelanggaran tindak pidana pemilu (Tipilu) yang dilakukan oleh Paslon dan timsesnya maupun yang lainnya, tetap ditindaklanjuti dan diproses sesuai aturan main, tanpa memandang bulu. Hanya saja setiap laporan itu, tentu ada mekanisme yang harus dilakukan oleh Panwaslu, dan tidak asal sembarangan. Apalagi dalam penanganan sudah ada sentra Gakkumdu yang di dalamnya ada pihak kejaksaan dan kepolisian. ‘’Sah-sah saja para Paslon mengatakan seperti itu, tapi yang jelas Panwaslu Lotim tetap menunjukkan kinerja di lapangan untuk menangkis tuduhan itu,’’ ungkapnya.

Dan pihaknya tidak pernah memihak kepada salah satu paslon, mengingt pihaknya sudah terikat dengan sumpah jabatan yang mewajibkan untuk harus netral sebagai penyelenggara bidang pengawasan pemilu.

Sampai saat ini, sudah puluhan kasus tipilu yang telah ditanganinya sesuai aturan dan mekanisme yang ada. Sehingga sudah ada beberapa kasus yang telah diputus oleh pihak pengadilan karena dianggap terbukti bersalah. ‘’Kami akan terus bekerja dan menerima laporan pelanggaran tipilu untuk kemudian kami proses dan tindaklanjuti guna membantah anggapan kalau Panwaslu ini tidak netral,’’ ujarnya.

Hal senada Koordinator Hukum, Pengawasan dan  Penindakan (HPP) Panwaslu Lotim, Sahnam. Ia menegaskan, pihaknya tetap netral dan professional dalam menjalankan tugas yang telah diatur dalam aturan main yang ada. Dan tidak ada istilah memihak kepada salah satu Paslon. Semua Paslon diperlakukan sama. Kalau bersalah, harus ditindak sesuai hukum yang ada. ‎’’Kami tegaskan, tidak boleh untuk memihak dan mendukung salah satu Paslon, karena kami adalah penyelenggara yang telah di sumpah jabatannya,’’ tegasnya.(SR)

Kirim Komentar

Leave a Reply