Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi LHKPN

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID—Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) menggelar program Pilkada berintergritas dan pembekalan antikorupsi para calon kepala daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang akan bertarung dalam Pilkada serentak pada 27 Juni 2018 mendatang.

Direktur Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KPK, Wawan Wardiana, memberikan sambutan pada acara Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi LHKPN, di Hotel Santika Mataram, Kamis (03/5). (Foto: L Mandra Setiawan/Lomboktoday.co.id)

Program pembekalan antikorupsi yang digelar KPK bersama KPU Provinsi NTB, Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, dan Polri ini, tak lain untuk mendorong tergabungnya prilaku antikorupsi dan pencegahan korupsi pasangan calon (Paslon) kepala daerah guna memberikan pemahaman persoalan pokok penyelenggaraan pemeritah di daerah.

‘’KPK optimistis korupsi bisa dicegah dan dihentikan asalkan dilakukan bersama oleh seluruh elemen bangsa dengan komitmen yang kuat. Pembekalan merupakan langkah awal untuk mencegah kasus tindak pidana korupsi yang sudah banyak menjerat kepala daerah di Indonesia,’’ kata Direktur Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KPK, Wawan Wardiana, pada acara Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi LHKPN, di Hotel Santika Mataram, Kamis (03/5).

Masyarakat juga diminta ikut memantau dan mengawasi terjadi praktek suap diantara Paslon, terutama incumbent dengan pihak ketiga, seperti; pengusaha. Kalau itu sampai terjadi, dari sanalah sebenarnya praktek korupsi dimulai, dari kepala daerah yang terpilih. ‘’Kalau Paslon sudah terikat dengan pihak ketiga, maka itu menjadi bibit pejabat melakukan korupsi. Sebab darimana dia bisa mendapatkan uang untuk mengembalikan tadi. Kalau mengandalkan kantong sendiri, jelas tidak ada, kalau tidak dengan mengutak-atik APBD, memainkan perizinan supaya transaksional,’’ ungkapnya.

Selain itu, untuk mengantisipasi Paslon, terutama incumbent tidak menggunakan anggaran negara untuk kampanye, KPK akan memaksimalkan proses Korsup di daerah dengan SKPD. Jangan sampai dana hibbah dan dana bansos disalahgunakan untuk kepentingan politik. Kalaupun ada dikeluarkan, peruntukkannya harus jelas, kepada siapa, digunakan untuk apa, tahun ini seharusnya diajukan tahun lalu, bukan lantas dicairkan sekarang, apalagi musim Pilkada. ‘’KPK pernah bersurat untuk menghentikan sementara pembagian hibbah dan dana bansos selama Pilkada, karena digunakan untuk politik uang, terutama oleh incumbent,’’ ujarnya.(dra/ar/ltd)

Kirim Komentar

Leave a Reply