Gubernur NTB: Perlunya Selesaikan Persoalan Tanah Masyarakat

Gubernur NTB H Zulkieflimansyah saat memenuhi undangan Kepala BPN Provinsi NTB, Dalu Agung Darmawan.

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Gubernur NTB H Zulkieflimansyah menjelaskan perlunya menyelesaikan segala hal yang berkaitan dengan persoalan masyarakat. Terutama yang menyangkut legalitas tanah, yaitu penerbitan sertifikat tanah.

Penyelesaian persoalan tanah masyarakat, memiliki pengaruh baik bagi siapa saja yang hendak bekerja sama dengan pemerintah daerah, khususnya bagi investor luar yang ingin menanamkan modalnya di NTB. ‘’Dengan upaya menjamin kepastian hukum atas hak tanah yang dimiliki oleh masyarakat berupa sertifikat tanah, investor bisa lebih banyak lagi menanamkan modalnya di daerah kita,’’ kata Gubernur Zul saat memenuhi undangan Kepala BPN Provinsi NTB, Dalu Agung Darmawan, Selasa (15/1).

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB Dalu Agung Darmawan melaporkan, masih banyak persoalan tanah yang harus diselesaikan Pemerintah Provinsi NTB. Misalnya, batas tanah dan sertifikat yang dimiliki masyarakat. Sehingga persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, karena akan mempengaruhi lancarnya pembangunan daerah.

Karena itu, ia memiliki sejumlah program strategis untuk menyelesaikan persoalan tanah masyarakat. ‘’Kita di tahun 2019 punya target 16 ribu sertifikat tersebar ke seluruh kabupaten/kota, kami mohon masyarakat terlibat untuk membantu persoalan yang dihadapi, karena tanpa keterlibatan masyarakat tak mungkin bisa terselesaikan dengan baik. Karena, tanah itu milik masyarakat, sehingga masyarakat harus menyiapkan diri, menyiapkan dokumen-dokumen penting terkait dengan tanah itu,’’ katanya.

Agung menjelaskan, masyarakat yang menguasai tanah agar memelihara tanahnya dengan baik dengan memperjelas batas-batasnya. Selain itu, ia meminta agar masyarakat menjaga dan memelihara tanah itu. Sehingga tidak dikuasai orang lain dan menjadi tanah-tanah terlantar. ‘’Yang penting dipelihara, karena kalau tanah itu dibiarkan dikuasai orang lain, kalau tanah tanah itu milik perusahaan, akan menjadi tanah-tanah terlantar, sehingga tidak efisien,’’ ungkapnya.(dra)

Kirim Komentar

Leave a Reply