Gubernur NTB Tak Ingin Ada Lagi Konflik Sosial

Gubernur NTB H Zulkieflimansyah pose bersama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama Desa Karang Genteng dan Desa Bajur.

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Gubernur NTB H Zulkieflimansyah menginginkan tidak ada lagi konflik sosial di masyarakat. Ia mengimbau seluruh warga untuk dapat hidup rukun dan damai. Serta, tidak mudah terpancing oleh hal-hal yang sepele, yang justru merugikan semua pihak.

‘’Kita sepakat untuk membangun relasi yang baik. Semoga konflik di masa yang akan datang dapat kita minimalisir,’’ kata Gubernur Zul saat penandatanganan kesepakatan damai antara warga lingkungan Karang Genteng Kota Mataram dengan warga Desa Bajur Lombok Barat, di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur NTB, Rabu (16/1).

Gubernur Zul menjelaskan, saat ini sangat mudah bagi siapa saja untuk berselisih. Bahkan, oleh hal-hal sepele sekalipun, seperti salah kirim SMS, yang menyebabkan satu kampung berselisih dengan kampung lain.

Apalagi di tahun politik ini, masyarakat harus mampu menahan diri untuk tidak menyebar ungkapan-ungkapan kebencian melalui media sosial. ‘’Modal sosial harus kita pupuk. Yaitu, kita harus saling membantu. Namun, bagaimana bisa saling membantu kalau tidak saling memahami. Kita tidak saling memahami kalau tidak saling mengenal,’’ ungkapnya.

Gubernur Zul didampingi Waka Polda NTB dan Kepala Kejati NTB mengingatkan, perselisihan dan petengkaran tidak ada untungnya. Malah yang muncul adalah kerugian, tidak hanya bagi individu itu sendiri, namun kerugian itu juga dialami oleh masyarakat luas. ‘’Kalau kita ingin memajukan daerah kita, maka kita butuh investor. Investor tidak akan mau datang kalau di daerah itu selalu ada perselisihan,’’ ujarnya.

Karena itu, Gubernur Zul meminta masyarakat untuk sering melakukan perjumpaan yang dapat mengikis perselisihan di tengah masyarakat.

Dalam pertemuan itu, telah disepakati perdamaian antara kedua desa dan lingkungan itu, melalui penandatangan surat kesepakatan. Yaitu, tokoh masyarakat Karang Genteng, Kelurahan Pagutan, Kota Mataram, selaku pihak pertama dan tokoh masyarakat Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, selaku pihak kedua, sama-sama bersepakat.

Kesepakatan itu diantaranya, pertama mengakhiri secara damai sengketa dan/atau konflik yang terjadi dan dirasakan oleh masyarakat yang berawal dari perkelahian/tawuran yang melibatkan anak-anak dari kedua belah pihak, yang terjadi pada Sabtu (15/12/2018), pukul 23.00 Wita, di Jalan Bay Pass Lingkar Selatan, yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dari kedua belah pihak.

Kedua belah pihak yaitu masing-masing pihak sebagai orang tua, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh agama bertekad dan berjanji untuk lebih memberikan perhatian dalam mendidik, membina dan mengawasi anak-anak di lingkungan masing-masing, agar tidak bertindak dan berprilaku destruktif.

Kedua pihak mengharapkan agar mereka yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian, agar diperlakukan dengan adil serta memperhatikan dan mempertimbangkan dengan cermat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak (SPPA), khususnya pasal 5 tentang restorative justice dan pasal 6 tentang deversi.

Mereka juga bersepakat untuk menjalin hubungan pergaulan sehari-hari kembali normal, rukun dan harmonis seperti sediakala dan bersama-sama berkomitmen untuk tidak mengulangi kejadian yang serupa.

Hadir juga mendatangani kesepakatan itu, Kapolres Lombok Barat, Kapolres Kota Mataram, tokoh agama dan tokoh pemuda. Kesepakatan itu juga diinisiasi oleh jajaran Bale Mediasi Provinsi NTB.(dra)

Kirim Komentar

Leave a Reply