PKK NTB Minta Program Baznas-Basno Terus Digenjot

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Ketua TP PKK NTB, Hj Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah mengapresiasi pelaksanaan Basno (buang air sembarangan nol) tersebut dengan berpendapat bahwa Basno harus menjadi syarat penetapan desa wisata.

Hj Niken Saptarini Widyawati.

Istri Gubernur NTB itu berharap dan meminta agar program itu dapat terus dilanjutkan dan digenjot. ‘’Saya mendukung sinergitas OPD atas banyaknya pencapaian yang telah dicapai. Tapi kita harus terus gali lagi. Kalau bisa salah satu syarat penting penetapan desa pariwisata juga harus Basno,’’ kata Hj Niken saat menghadiri Rapat Evaluasi dan Koordinasi Program Baznas-Basno (buang air sembarangan nol) tahun 2018-2019, di Lesehan Green Asri Sayang-Sayang Mataram, Rabu (16/1).

Harapannya agar pelaksanaan Basno yang sudah mencapai target 50% di tahun lalu, dapat dilanjutkan pada tahun ini dengan maksimal. Terlebih point pentingnya terhadap perhatian untuk masyarakat Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang hampir keseluruhan terkena dampak bencana gempa.

Menurut laporan Dinas Kesehatan Provinsi NTB, bahwa Kabupaten Sumbawa Barat telah melaksanakan Basno sepenuhnya, dan menurut kesimpulan bahwa ada gap cukup tinggi sekitar 18% untuk mencapai akses universal sanitasi tahun 2019.

Beban yang cukup tinggi itu ada di Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara, Sumbawa, Dompu dan Kota Bima. Dampak dari sanitasi yang buruk ini, menimbulkan angka stunting dan akan menambah beban biaya pada masyarakat miskin yang mengalami kejadian penyakit.

Sedangkan laporan dari Dinas PUPR adalah pencapaian Pangtimas (pengembangan air minum dan sanitasi masyarakat) yang dimulai dari tahun 2013 sampai sekarang.

Dan sekitar hampir 400 desa mencapai target program, dengan kebijakan Bappeda diharapkan akan mendorong agar Pangsimas menambah cakupan Desa Basno yang lain.

Rakor ini diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi NTB, sebagai bahan evaluasi program. Peserta rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Pokja AMPL, yang terdiri dari Bappeda, Dinas Kesehatan dan MUI.(dra)

Kirim Komentar

Leave a Reply