Untuk Desa Mandiri, Peran P3MD Perlu Diperkuat

Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalillah saat menyaksikan Penandatanganan Kontrak Kerja Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi NTB Wilayah Kabupaten Bima dan Dompu di Aula Bupati Dompu, Senin (21/1).

DOMPU, LOMBOKTODAY.CO.ID – Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti  Rohmi Djalillah mengingatkan para pendamping Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) untuk bekerja maksimal dalam mewujudkan Desa Mandiri. Peran dan kinerja dari P3MD itu tegas Wagub Rohmi perlu diperkuat untuk menjadikan desa betul-betul mandiri bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Wagub Rohmi mengatakan, Pemerintah Provinsi NTB sangat menginginkan semua program pembangunan di daerah berjalan lancar. Karenanya, dengan dibentuknya fasilisator penggerak pembangunan desa ini, diharapkan mampu meningkatkan kemajauan pembangunan desa, sehingga menjadi contoh bagi desa lainnya.

‘’Hal-hal baik di suatu kabupaten, hendaknya kita contoh demi kemajuan bersama,’’ kata Wagub Rohmi saat memberikan arahan pada Penandatanganan Kontrak Kerja Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi NTB Wilayah Kabupaten Bima dan Dompu di Aula Bupati Dompu, Senin (21/1).

Wagub Rohmi menjelaskan, sinergitas antara pendamping dan kepala desa, harus selalu dipertahankan. Sehingga tugas-tugas di desa bisa dilaksanakan dengan baik. Terutama dalam melaksanakan progmam utama pembangunan desa di bidang pendidikan dan kesehatan. ‘’Orientasi pemikiran harus pada hal-hal yang prioritas, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, kebersihan dan pelestarian alam,’’ ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas BPMPD Provinsi NTB, H Ashari menjelaskan, penandatangan kontrak kerja ini dimaksudkan untuk memperlancar program pembangunan di tingkat desa dengan jumlah tenaga pendamping di Kabupaten Bima sebanyak 106 orang, Dompu 45 orang, Sumbawa 94 orang dan Kabupaten Sumbawa Barat 37 orang.

Ia mengatakan, saat ini pemerintah telah meningkatkan jumlah dana pembangunan desa hampiir Rp1,2 triliun dana diluncurkan pemerintah. Masing-masing kepala desa akan menerima Rp1,7 miliar untuk pembangunan desa.

Salain itu, ia menjelaskan dalam melaksanakan tugasnya,  kepala desa dan pendamping harus memahami dasar hukum  dan dasar kewenangannya, agar mampu membuat peraturan desa sesuai Kemendes.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Dompu, H Bambang M Yasin menjelaskan, keberadaan para pendamping ini adalah bentuk dukungan pemerintah agar penggunaan dana desa akan makin produktif ke depan. ‘’Mudah-mudahan setelah penandatanganan ini pendamping akan lebih berkontribusi terhadap penggunaan dana desa bagi kesejahteraan masyarakat,’’ katanya.(dra)

Kirim Komentar

Leave a Reply