Bupati Lombok Barat Lantik 77 Kades

Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid melantik 77 kades di Giri Menang Gerung, Lombok Barat, Rabu (6/2).

LOMBOK BARAT, LOMBOKTODAY.CO.ID – Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid, S.Ag., M.Si melantik 77 kepala desa (kades) hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang digelar serentak pada Desember 2018 lalu, di Giri Menang Gerung, Lombok Barat, pada Rabu (6/2).

Bupati Fauzan meminta agar para kades yang telah dilantik ini agar tetap menjalin komunikasi yang baik dengan para pendukung saat Pilkades, pun demikian dengan yang tidak mendukung. ‘’Layani semuanya, komunikasi dengan semua masyarakat,’’ katanya.

Karena hal itu sangat diperlukan oleh kades yang baru. Terlebih lagi untuk koordinasi, baik bersifat horizontal maupun vertikal. Termasuk bagaimana melakukan gerak bersama dalam membangun desa, hingga keselarasan program desa dengan program di atasnya bisa berjalan dengan baik. ‘’Saya juga berpesan agar segera menyusun RPJM Desa,’’ ungkapnya.

Menyinggung penyaluran dana bantuan untuk Program Harapan Keluarga (PKH), Bupati Fauzan meminta agar para kades segera melakukan Musyawarah Desa (Musdes) terkait verifikasi data PKH.

Hal itu menyusul telah ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MoU) antara Kepolisian Republik Indonesia  (Polri) dengan Kementerian Sosial (Kemensos) RI terkait pengawasan dan penyaluran bantuan tersebut.

Bentuk tindak lanjut kerjasama itu, kata Bupati Fauzan, akan segera dibentuk tim Basis Data Terpadu (BDT) untuk penerima PKH. ‘’BDT itu akan diserahkan bulan ini oleh Menteri Sosial. Jangan sampai nanti kalau sudah diserahkan protes ada warganya yang tidak masuk, karena langsung di input sama operator yang diangkat kades,’’ ujarnya.

Kades Taman Ayu Tajudin, S.Sos.I usai pelantikan mengatakan, pertama sekali yang akan dilakukan adalah perbaikan struktur, serta komitmen pelayanan kepada semua unsur yang ada di desa. Kedua, penerangan lampu jalan di Desa Taman Ayu yang bersumber dari PLTU Jeranjang, tapi kondisi seluruh jalan gelap gulita. Ia pun telah berkoordinasi dengan pihak terkait baik Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), maupun pihak PLN. ‘’Tapi kesannya saling lempar tanggung jawab. Mungkin hearing di DPRD sebagai solusi,’’ katanya.(ar)

Kirim Komentar

Leave a Reply